Pemda DIY Minta Kemenkeu Bantu Anggaran Kelola Sampah Kabupaten-Kota

Jogja -

Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberi bantuan anggaran pengelolaan sampah di kabupaten/kota di DIY. Hal itu dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak habis hanya untuk mengurus sampah.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan salah satu kendala dalam menyelesaikan masalah sampah di DIY ini adalah anggaran. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya meminta bantuan ke Kemenkeu.

"Kami mengusulkan bagaimana kalau ini beban semua, (bukan) hanya daerah, itu memang problem anggaran," jelas Sultan kepada wartawan di Kota Jogja, Senin (10/5/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami minta dari departemen (kementerian) keuangan untuk bisa membantu dengan cara membangun kerja sama di mana sampah di Jogja ini menjadi bagian dari percontohan yang bisa dilakukan oleh departemen keuangan," sambungnya.

Selain itu, lanjut Sultan, alasan lain pihaknya meminta bantuan anggaran dari Kemenkeu, yakni agar pembangunan fasilitas publik lainnya juga mendapat porsi dari APBD.

"Kalau ini semua hanya tanggung jawabnya kabupaten dan provinsi nanti bebannya terlalu berat. (Anggaran) yang untuk publik di luar sampah itu jadi sangat kecil. Saya nggak mau kalau sampah ini menghabiskan semua bagian yang mestinya untuk membangun kepentingan publik lainnya," papar Sultan.

Atas permintaan Pemda DIY ini, menurut Sultan, Kemenkeu meminta kajian kebutuhan masing-masing kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah sampah.

"Kita diminta untuk menunggu 1 bulan, jadi ada subsidi atau bantuan keuangan, dari situ untuk bisa menyelesaikan semua," ungkap Sultan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono menambahkan, bantuan atau subsidi dari Kemenkeu ini nantinya juga akan mengakomodasi kajian kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.

"Kita diminta kajian paling lama 1 bulan, kebutuhan kabupaten-kota riilnya kayak apa, supaya bisa dieksekusi. Akan dibantu, termasuk kajiannya," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto, mengatakan kebutuhan Kota Jogja untuk mengatasi masalah sampah yakni tinggal masalah sosial masyarakat.

Pasalnya, lanjut Sugeng, terbatasnya lahan yang dipunyai Pemkot Jogja untuk tempat pengolahan sampah. Di samping itu, TPS3R yang kini dipunyai Pemkot berada di lingkungan permukiman.

"Sebenarnya lahan sudah, kemudian teknologi dalam konteks sederhana sudah. Permasalahannya kan sampah ini masalah sosial," papar Sugeng.

"Jadi misalnya lahan ada dan sebagainya kita mau memproses di situ kan harus bargaining (berdiskusi) dengan masyarakat. Jadi kita tu sosialnya harus aman, sosialnya harus menerima, teknologinya masuk, kemudian prosesnya jalan. Itu baru bisa klir, memang ndak mudah," tutupnya.