.webp)
Kota Pekalongan terus mengalami penurunan muka tanah dan terancam tenggelam pada 2035 mendatang. Pemerintah Kota Pekalongan pun mengambil langkah mitigasi untuk mencegah itu terjadi.
Perencana Ahli Madya Bappeda Kota Pekalongan, Selamet Miftakhudin menyebut pihaknya menggandeng sejumlah pihak untuk menyelesaikan persoalan banjir rob yang memicu penurunan muak tanah.
"Strategi yang kita lakukan diselesaikan tidak hanya satu aspek teknis saja. Kami perlu berkolaborasi dari berbagai pihak. Strategi berkolabrasi dengan berbagai stakeholder, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah, daerah tetangga, akademisi, NGO, swasta dan masyarakat," kata Miftah kepada detikJateng, Jumat (4/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut upaya mitigasi telah dilakukan dengan membuat infrastruktur pengendali banjir, layanan kebencanaan hingga pengembangan kawasan konservasi pasir untuk memperkuat fungsi ekologi. Kemudian Pemkot Pekalongan telah menghentikan perizinan penggunaan air bawah tanah (ABT).
"Kami telah menghentikan izin penggunaan ABT untuk mengurangi penurunan tanah. Kita juga monitoring laju penurunan tanah," jelasnya.
Sementara itu, pemerintah pusat juga telah turun tangan lewat anggaran infrastruktur. Anggaran yang dikucurkan tahun ini mencapai Rp 1,2 triliun.
"Upaya pemerintah pusat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir rob melalui Implementasi Perpres No 79 Tahun 2019. Pemerintah pusat memberikan bantuan yang sangat besar. Di periode ini saja pemerintah pusat sudah anggarkan Rp 1,2 triliun, sebelumnya juga sudah Rp 500 miliar, untuk kabupaten dan kota," jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot Pekalongan juga telah membuat polder di kawasan Kecamatan Pekalongan Utara yang rawan banjir rob. Polder ini dibangun dengan komponen tanggul laut, bendung gerak, peningkatan tanggul, serta pembuatan kolam retensi dan pompa dengan mengandeng BBWS Pemali Juana, Kementerian PUPR.
Dia menambahkan pekerjaan pengendalian banjir rob Pekalongan digarap dengan tiga paket yang dilaksanakan dengan Tahun Anggaran 2021-2023. Paket 1 meliputi kolam retensi, pembangunan parapet, pekerjaan bendung gerak, dan pekerjaan regular gate.
Paket 2 meliputi normalisasi Sungai Banger, pembangunan parapet, normalisasi Sungai Gabus, dan tanggul rob. Kemudian paket 3 meliputi pekerjaan pompa serta pekerjaan long storage.
Pemkot Pekalongan Berencana Gandeng Ilmuwan Belanda
Pemkot Pekalongan juga sedang mengupayakan Program Blue Deal untuk menangani banjir rob yang terjadi sejak 12 tahun terakhir ini. Program Blue Deal ini bakal dikerjakan dengan menggandeng komunitas dan lembaga peduli lingkungan.
"Kita kerja sama dengan komunitas dan lembaga penggiat peduli lingkungan dari Program Adaptation Fund Kemitraan, Mercy Corps Indonesia (MCI) dan Earthworm Foundation Indonesia (EFI). Kita juga libatkan tim teknis dari Dutch Water Authority (DWA) atau Dewan Air Belanda untuk membantu percepatan penanganan banjir dan rob dalam bentuk kerja sama Blue Deal," urai Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid.
"Orang Belandanya saya datangkan sekalian ke Pekalongan untuk langsung meninjau dan mudah-mudahan bisa tercapai kerja sama," sambungnya.
Selengkapnya DPRD Kota Pekalongan juga angkat bicara soal prediksi Pekalongan tenggelam 2035...
Dia menyebut ketika negosiasi kerja sama Blue Deal itu, Dewan Air Belanda banyak memberi masukan dan rekomendasi untuk wilayahnya. Kota Pekalongan disebut memiliki tipikal yang sama dengan Belanda yakni permukaan air laut dan air sungai lebih tinggi dari daratan. Bedanya, Belanda sukses mengatasi banjir rob di wilayahnya.
"Fenomena rob di Kota Pekalongan ini semakin tinggi dan penurunan muka tanah juga tertinggi turunnya, di mana dalam 2 tahun terakhir 11,9 cm di alat yang dipasang di Stadion Hoegeng. Mudah-mudahan satu persatu masalah di Kota Pekalongan bisa terselesaikan dengan baik," papar Afzan.
"Ini memang perlu kerja keras, anggaran luar biasa serta melibatkan ahli-ahli penanganan di dalamnya, semoga semuanya bisa menjadi berkah untuk Kota Pekalongan," sambung dia.
Pihak DPRD Kota Pekalongan mengaku sudah turun tangan dalam mengatasi persoalan banjir rob di wilayahnya. Salah satu anggota DPRD dari Dapil Pekalongan, Mafid menyebut pihaknya membantu menganggarkan penanganan banjir rob.
"Yang jelas saat ini kita berupaya terus, selain juga harus dengan ketakwaan mendekatkan diri pada Tuhan, agar prediksi itu tidak terjadi," kata Mafid.
"Lha dukungan dari dewan, mengatasi jalan-jalan (yang tergenang rob) yang masuk ke kampung-kampung, drainase ke kampung-kampung itu adalah kewenangan APBD, maka dewan bisa menganggarkan ke sana atau aspirasinya dibuat di daerah itu," jelas Mofid yang juga warga terdampak banjir rob di Panjang Wetan, Pekalongan Utara.
 Penampakan permukiman warga Pajang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang diprediksi tenggelam 2035. Tampak permukiman warga lebih rendah dari tanggul. Foto: Robby Bernardi/detikJateng |
Dia menyebut rob sudah terjadi sejak 1989 silam. Namun belakangan banjir rob semakin parah.
"Itu dulu setiap lima tahun sekali memang ada rob besar, apalagi ditambah hujan. Tapi, rob semakin lama semakin besar sejak empat tahun terakhir ini dan bertambah besar sejak dua tahun terakhir ini, bukan lagi siklus lima tahunan," terangnya.
Dia menyebut banjir rob di Kota Pekalongan sudah semakin memprihatinkan. Dia menyoroti permukiman warga pesisir pantai yang meninggikan lantai untuk menghindari banjir atau rob namun tidak dibarengi dengan meninggikan atap rumah.
"Ya karena memang mampunya meninggikan lantai, kalau dengan atapnya memang mahal. Program bedah rumah di Kota Pekalongan saja, warga hanya dapat 10-15 juta. Uang itu hanya bisa meninggikan lantainya saja," jelasnya.
Jika warga mampu, rumah-rumah yang sudah tidak layak dihuni, ditinggalkan begitu saja. Banyak rumah-rumah di wilayah Pekalongan Utara, yang kini kosong karena ditinggal begitu saja oleh pemiliknya.
