Warga Baru Bangunjiwo Ditarik Rp 1,5 Juta, Forum RT Jelaskan 'Benefitnya'

Forum Komunikasi RT (FKRT) Bangunjiwo, Bantul, menanggapi viralnya seorang warga baru diminta uang administrasi Rp 1,5 juta. Ketua FKRT Bangunjiwo, Joko Parjoko menjelaskan peruntukan iuran tersebut.

Joko menegaskan uang yang ditarik dari warga untuk kepentingan RT, bukan Ketua RT. Selain itu, iuran tersebut memudahkan warga baru mengakses inventaris RT jika hendak menggelar acara besar.

Ia mengatakan iuran tersebut bertujuan memudahkan warga jika hendak menggelar acara besar dan membutuhkan tenda hingga bekakas. Pasalnya warga yang telah membayar iuran sama sekali tidak terkena biaya dalam mengakses bekakas tersebut.

"Di kampung ada inventaris RT berupa bekakas (perkakas), tenda, tikar. Nah, dengan membayar iuran warga sudah berhak menggunakannya," katanya kepada detikJogja, Senin (22/7/2024).

"Jadi sewaktu-waktu si pendatang ingin membutuhkan karena punya gawe (acara besar) si pendatang malah terbantu dengan adanya itu. Karena mau memakai beberapa kali pun kalau di tempat saya gratis," lanjut Joko.

Bahkan, pria yang juga Ketua RT 01 Gedongan ini menyebut juga perkakas hingga tenda juga bakal diantar oleh kelompok rewang ke rumah peminjam. Sehingga benefit dari pembayaran iuran tersebut terbilang banyak.

"Nanti pun sudah diambilkan dan diantar oleh kelompok rewang, tapi dengan catatan di awal harus ada kontribusi segitu. Karena kalau dibandingkan menyewa vendor malah lebih mahal. Kalaupun ada kematian nanti sudah disiapkan warga, ubo rampe, keluarga tinggal duduk saja," katanya.

Selain itu, Joko mengungkapkan uang hasil iuran berfungsi untuk menunjang operasional warga saat berkegiatan. Di mana salah satunya pemasangan lampu untuk penerangan jalan kampung.

"Uang itu juga untuk pemasangan lampu baru, karena kalau mengandalkan bantuan kan tidak ada yang memasang, misal aspirasi anggota dewan itu kan hanya diberi lampu saja. Selanjutnya warga yang memasang dan itu butuh konsumsi, begitu pula untuk perbaikan jalan kampung," ujarnya.

Di sisi lain, Joko tidak memaksa pendatang baru untuk membayar iuran seperti yang sudah ditentukan. Namun, jika membutuhkan bekakas hingga tenda bisa menyewa.

"Kalau yang bersangkutan tidak mau, kita tidak memaksa. Kalau saya, ada warga datang saya sampaikan iuran segini mau ikut tidak, boleh dicicil. Tidak ikut tidak apa-apa tapi tidak bisa mengakses inventaris RT," ucapnya.

"Jadi kalau ada apa-apa warga tidak ikut merespons, dalam artian warga hanya datang biasa ke acara dan kalau butuh tenda di pendatang ya harus menyewa," imbuh Joko.

Menurutnya, Ketua RT yang meminta iuran pendatang baru kemungkinan miskomunikasi saat menyampaikannya kepada pendatang baru. Bahkan, Joko mengaku siap jika diminta memediasi antara Ketua RT dengan pendatang baru yang ditarik Rp 1,5 juta.

"Jadi di awal harus disampaikan, uang segini untuk ini-ini. Mungkin kemarin ada mis komunikasi kemarin. Kemarin saya sudah bilang kalau ada mediasi terkait hal tersebut saya siap," ucapnya.

Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika pihak yang keberatan dengan iuran tersebut mendatangi dan menanyakan detailnya kepada Ketua RT. Pasalnya di wilayah lain juga ada penarikan seperti itu bahkan besaran iurannya lebih besar.

"Alangkah baiknya yang bersangkutan tanya pak RT, diminta uang segitu buat apa, bukan malah menulis seperti itu di medsos. Karena di medsos tanggapannya beda-beda, ada yang menyesatkan dan provokasi. Apalagi di wilayah lain ada yang lebih parah lagi (untuk besaran iurannya)," katanya.

Sebelumnya, postingan berupa curhatan terkait penarikan biaya administrasi warga baru di Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul sejumlah Rp 1,5 juta ramai di media sosial (Medsos). Berikut isi postingan tersebut seperti dilihat detikJogja hari ini:

"Min sedikit cerita keluh kesanku menjadi warga baru di b*ng*n j*w*. Aku asli wirobrajan yang 3bulan lalu pindah di daerah b*ng*nj*w* aku sudah lapor ke rt bahwa saya pendatang yang tinggal di b*ng*nj*w*. Berkas apapun belum aku urus karena aku masih sibuk dikerjaan dan pendidikan anak2ku.

Sore tadi aku di wa oleh RT sini memintai biaya adm menjadi warga sini dengan nominal 1,5jt sampai sini aku syok dan meminta kejelasan kepada yang bersangkutan jawaban yang bersangkutan itu untuk semua biaya. Jelas disini aku makin bingung lagi. Tidak banyak kejelasan aku menjawab bahwa aku belum mengurus pencabutan berkas dari dukcapil kota Jogja jadi statusku masih warga kota Jogja. Apakah hal ini wajar min? sempat aku tanya kepada kuli bangunan yang bekerja disamping rumah hal ini wajar untuk menjadi warga sini memang harus bayar dengan nominal tersebut. Apa aku harus membayar nominal 1,5jt itu min?" demikian narasi yang viral di medsos itu.

Video: Heboh 10 Nisan Makam di Bantul Dirusak OTK

Video: Heboh 10 Nisan Makam di Bantul Dirusak OTK