Pemda DIY Mau Utang Rp 116 M Urus Sampah-Jalan, DPRD: Mending Pangkas Kunker!

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) berencana utang bank seratusan miliar rupiah untuk menangani persoalan sampah dan jalan rusak pada tahun 2024. Menanggapi hal itu, DPRD DIY menyarankan Pemda memotong anggaran yang tak berdampak langsung ke masyarakat, misalnya kunjungan kerja (kunker) atau perjalanan dinas, daripada berutang.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan rencana Pemda DIY untuk utang tersebut harus dikaji ulang.

"Menurut saya memang harus segera konsolidasi. Kalau pinjaman menurut saya itu masih berupa wacana. Kalau saya pribadi harus dipikir ulang," kata Huda saat dihubungi wartawan, Jumat (25/8/2023).

Alih-alih utang bank, Huda menyarankan Pemda DIY untuk melakukan efisiensi terhadap berbagai macam anggaran yang dirasa kurang efektif atau yang tidak berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Salah satunya yakni kunker ke luar negeri.

"Kan mestinya ada yang nggak prioritas, misalnya perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri, kalau dikumpulkan berapa? Ya itu dulu," tegas Huda.

"Yang nggak berefek ke masyarakat secara langsung ya dikurangi. Kemudian yang berefek ke masyarakat secara langsung jangan," lanjutnya.

Tak hanya di lingkungan Pemda DIY, Huda pun mengaku siap jika hal tersebut juga diberlakukan di DPRD DIY. Selain itu, pengadaan alat yang kurang penting juga bisa dipangkas anggarannya.

"Termasuk DPRD nggak apa-apa. Dicek aja DPRD, daripada kita mengutang, mending kita mengurangi kunjungan kerja luar negeri DPRD," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berencana meminjam uang ke Bank BPD DIY untuk membangun infrastruktur pada 2024 mendatang. Dua fokusnya ialah mengatasi masalah sampah dan perbaikan jalan.

"Ini baru pengajuan-pengajuan rencana yang sedang didiskusikan, tentu nanti harus dapat persetujuan dari DPRD," jelas Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, saat dihubungi wartawan, Senin (21/8).

Adapun alasan Pemda DIY memutuskan utang dana ke bank, Beny mengatakan karena banyaknya pengeluaran Pemda DIY di 2024 mendatang.

Ditambah banyaknya masalah yang sudah menumpuk sekian tahun dan belum terealisasi, seperti perbaikan jalan dan tentu saja masalah sampah.

"Kan ada persentase-persentase untuk pelayanan, pendidikan, kesehatan, kita masih ada kewajiban penyertaan modal, yang perdananya numpuk terakumulasi tahun 2024," jelas Beny.

"Sehingga celahnya tinggal sedikit, kalau itu bisa kita lakukan itu untuk infrastruktur masih memungkinkan. Regulasinya kan memungkinkan (utang), asal sesuai dengan kemampuan fiskal kita," lanjutnya.

Beny melanjutkan, total pinjaman yang direncanakan sekitar Rp 116 miliar. "Kita perkirakan bisa kita cicil selama 3 tahun, supaya tidak terlalu berat," ujarnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya