Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Jogja, Sultan: Ada Dana Kebencanaan

Jogja -

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan hingga 31 Agustus 2024 mendatang. Sultan pun bicara soal sumber anggaran penanganan bencana kekeringan itu.

Sultan menyebut alokasi anggaran untuk kebencanaan berada di masing-masing pemerintah kabupaten-kota. Sedangkan Pemda DIY, akan menjadi back up jika anggaran di tiap daerah masih belum mampu mengcovernya.

"Saya tidak tahu persis berapa hektarenya yang tahu (pemerintah) kabupaten-kota, itu punya dana untuk kebencanaan itu included (termasuk) kekeringan dan sebagainya," terang Sultan kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Senin (19/8/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita (Pemda) juga punya itu (anggaran kebencanaan), njagani (jaga-jaga) kabupaten kota jebol anggarane, kita bisa ikut membantu," ujarnya menambahkan.

Namun, lanjut Sultan, Pemda DIY hanya bisa mengeluarkan anggaran kebencanaan jika diminta oleh pemkab atau pemkot. Sebab, semua penganggaran akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk urusan administratif seperti penerbitan Keputusan Gubernur.

"Tapi hakikatnya kita diminta, karena kami juga harus mempertanggungjawabkan pemeriksaan BPK kan gitu. Kalau dia tidak minta kok diberi kan salah, kan duit bukan dari kantong kita harus dipertanggungjawabkan," paparnya.

"Keluarnya Keputusan Gubernur pun berdasarkan permintaan dari daerah mana, untuk apa. Itu aspek adiminstratif yang harus dipertanggungjawabken ke BPK," sambung Sultan.

Gunungkidul Paling Terdampak Kekeringan

Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Noviar Ahmad menyebut Gunungkidul menjadi daerah yang paling terdampak kekeringan. Tercatat Gunungkidul mengalami kekeringan mulai Juni 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

Tercatat lahan padi terdampak 1.153 hektare meliputi wilayah Kapanewon Dlingo, Wates, Panjatan, Temon, Gedangsari, Semin, Ngawen, Ponjong, Nglipar, Patuk, Semanu, Saptosari, Playen, dan Karangmojo.

"Dampak kekeringan itu bukan hanya kebutuhan air bersih untuk rumah tangga, tapi juga dampak terhadap panen masyarakat," jelas Noviar saat dihubungi wartawan, hari ini.

"Gagal panen atau puso akibat kekeringan pada tanaman padi 412 hektare di kapanewon Dlingo 5 hektare, Gedangsari 24 hektare, Semin 242 hektare, Ngawen 92 hektare, Ponjong 5 hektare, Nglipar 9 hektare, Patuk 35 hektare," paparnya.

Ada Dana Biaya Tanggap Darurat

Terkait anggaran penanggulangan bencana, Noviar menjelaskan BPBD DIY bisa mengajukan dana Biaya Tanggap Darurat (BTT) ke pusat dengan dua skema. Kedua skema itu yakni dana untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta dana siap pakai.

"BTT (Biaya Tanggap Darurat) ada Rp 12 miliar, tapi belum digunakan kami masih menunggu dari pusat dulu. Anggaran ada dua yang kami minta, dana bentuk kegiatan TMC dan dana siap pakai itu juga masih menunggu, berapa (rincian) anggarannya juga belum tahu," paparnya.

Dana siap pakai ini, lanjut Noviar, digunakan untuk droping bantuan air bersih terutama di Gunungkidul. Meski begitu, menurutnya, setiap Kabupaten-kota sudah punya dana sendiri, yakni dana tidak terduga.

"Kabupaten ada sendiri, jadi masing masing dana tidak terduga ada sendiri. Kemungkinan jangka waktu kekeringan ini kan sampai Oktober, nah kami memperhitungkan turunnya berapa nanti sisanya mintakan dari BTT," jelas Noviar.

"Sekarang belum ada yang pakai BTT karena masih bisa dicover biaya rutin masing masing, seperti BPBD Gunungkidul ada 700 tangki, kemudian di kapanewon ada sekitar 2 ribu tangki, itu anggaran rutin mereka. Ketika (anggaran) kabupaten sudah habis, baru provinsi," jelas dia.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Andi Aryanto. Dia menyebut Gunungkidul merupakan daerah paling terdampak kekeringan.

"Gagal panen atau puso akibat kekeringan pada tanaman padi ada beberapa di wilayah Gunungkidul yang merupakan lahan tadah hujan," ujar Andi.

Andi menyebut pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk penanganan dan pencegahan dampak kekeringan pada tanaman pangan.

"Dengan memanfaatkan pompa air bila masih ada sumber air untuk menyelamatkan pertanaman yang memasuki fase generatif," pungkasnya.