TPA Piyungan Tutup Total Mei, Pemda DIY Mulai Pasang Pagar

Bantul -

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melakukan peletakan batu pertama penutupan atau pemagaran TPA Regional Piyungan, Bantul. TPA Piyungan akan tutup total pada Mei 2024 dan pengolahan sampah diserahkan ke kabupaten/kota.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono mengatakan saat ini TPA Piyungan mendekati batas ambang maksimum. Dia menyebut TPA Piyungan hanya bisa menahan kuota sampah harian hingga April mendatang.

"Kami masih punya rentang waktu insyaallah kalau bisa ditahan kuotanya, kuotanya sekali lagi ya, akhir April masih bisa kita tahan," kata Beny kepada wartawan di TPA Piyungan, Bantul, Selasa (5/3/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beny mengatakan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyarankan agar TPA Piyungan segera tutup total. Selanjutnya, TPA akan berubah menjadi tempat pengolahan sampah.

"Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PU, dan Kepala BPKA sudah kenceng, tidak ada lagi ke Piyungan yang khusus untuk pembuangan. Sehingga kita akan proses ini menjadi pengolahan," ujar Beny.

Upaya tersebut diawali dengan peletakan batu pertama untuk pemagaran di TPA Piyungan. Pemda DIY juga melakukan penanaman vegetasi di TPA tersebut.

"Kita lakukan pemagaran dan penanaman vegetasi. Harapannya tidak ada lagi pasca akhir April, ya kita masih punya waktu 5-10 hari di Mei kita tutup lalu di sini diolah," ucapnya.

Sedangkan untuk air lindi, Pemda DIY bakal melakukan pengaturan agar tidak meluber hingga persawahan. Ke depannya di TPA Piyungan bakal ada daerah resapan air.

"Selain itu di bawah akan ada lahan yang sudah dibeli Pemda DIY tanda kutip melalui Dinas PU yang lahan kita siapkan untuk lingkungan hijau," kata Beny.

Untuk mewujudkan semua itu, Beny mengajak Pemkab Sleman, Bantul dan Pemkot Jogja untuk berkomitmen dalam pencanangan desentralisasi pengelolaan sampah. Sehingga pada akhir April sudah tidak ada sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.

"Tadi sudah berkomitmen, Sleman, Bantul dan Kota Jogja itu mengakselerasi, insyaallah akhir April, awal Mei mereka sudah bisa menata. Walaupun tentu kita harus punya cadangan, kalau tidak sesuai skenario," ujar Beny.

Skenario itu adalah mengelola sampah melalui proses di rumah tangga masing-masing, khususnya untuk Sleman dan Bantul. Sedangkan untuk Kota Jogja, Beny menyebut untuk sementara waktu masih bergantung pada lahan di sisi bawah TPA Piyungan.

"Nah yang Kota (Jogja) ini yang kita sama-sama waspadai proses kerja sama yang menggunakan lahan di bawah itu segera bisa selesai," kata Beny.

"Sehingga skenarionya pertengahan April itu sudah bisa diolah dan berdiri pemrosesan, tinggal klik dengan perangkat daerah karena izin sudah dikeluarkan, alat sudah ada tinggal berproses," imbuh Beny.

Beny berharap komitmen tersebut tidak hanya isapan jempol belaka. Sehingga Sleman, Bantul dan Kota Joga tidak lagi bergantung pada TPA Piyungan.

"Sehingga kita tadi meneguhkan komitmennya. Jadi tidak hanya retorika tapi kita kawal implementasinya," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Kusno Wibowo mengatakan penutupan total TPA Piyungan terjadi jika desentralisasi pengelolaan sampah di Sleman, Bantul, dan Kota Jogja, berjalan.

"Sebenarnya untuk TPA lama maupun transisi nanti setelah desentralisasi secara penuh ini nanti ditutup. Jadi nanti di akhir April atau awal Mei sudah ditutup penuh 100 persen," ujarnya.

Lahan untuk transisi di TPA Piyungan saat ini sekitar 2,5 hektare. Sedangkan kuota sampai hari ini masih 370 ton per hari.

"Nanti dengan seiringnya waktu teman-teman di Kabupaten/Kota sudah bisa mengurangi. Artinya dari kuota yang kita berikan di Kabupaten/Kota sudah berkurang sampai akhirnya menjadi nol," ucap Kusno.

Ditanya soal potensi munculnya tempat pembuangan sampah (TPS) liar saat TPA Piyungan tutup total, Kusno mengatakan potensi itu ada. Namun hal itu bakal teratasi dengan berkomunikasi bersama pihak swasta.

"Ya ada (potensi TPS liar setelah penutupan TPA Piyungan) tapi kita sudah komunikasikan semoga ke depan tidak jadi persoalan. Yang jelas kami bersama teman-teman DLH Kabupaten bekerjasama dalam hal ini untuk bagaimana TPS yang ilegal ini bisa kita koordinasikan," pungkasnya.