Pemda DIY Sebut Sleman Ajukan Kuota 500-1.000 Ton Sampah ke TPA Piyungan

Suasana TPA Piyungan, Bantul. Foto diunggah Rabu (6/3/2024). — Suasana di kawasan TPA Piyungan, Bantul. Foto diunggah Rabu (6/3/2024). Foto: dok. Pradito Rida Pertana/detikJogja

Sleman -

Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut Pemkab Sleman mengajukan penambahan kuota pembuangan sampah ke TPA Piyungan, Bantul. Kuota yang diajukan 500 sampai 1.000 ton.

"Permintaan secara informal itu Sleman minta kuota 500 sampai 1.000 ton sampah. Dulu sudah pernah bersurat, kemudian sudah pernah ada evaluasi ke TPA Piyungan dan kalau ada penambahan, secara informal sudah disampaikan. Kalau pengajuan secara formalnya belum," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (5/8/2024).

Pengajuan penambahan kuota, lanjutnya, disampaikan dalam rapat evaluasi berdasarkan kondisi yang terjadi di Kabupaten Sleman saat ini. Yakni belum idealnya antara jumlah TPST dengan volume sampah harian.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam rapat yang sama, pihaknya juga menyampaikan kondisi TPA Piyungan terkini. Ada kemungkinan untuk menampung sampah tambahan dari Sleman. Namun besaran kuota tetap menyesuaikan atas kondisi TPA Piyungan.

"Nah penyampaian penambahan kuota pembuangan itu sudah disampaikan secara informal dalam evaluasi. Kami juga melihat kedaruratan di Sleman, apabila bisa dan di TPA Piyungan ada space, kemungkinan kami akan geser sampah dari Sleman. Tidak semua tapi sesuai dengan kemampuan kami di lapangan," katanya.

Pihaknya tidak bisa asal dalam menerima sampah dari Sleman. Terlebih TPA Piyungan saat ini telah menerima pergeseran sampah dari Kota Jogja dan Kabupaten Bantul. Sehingga ada batasan agar sampah tidak menumpuk kembali di TPA Piyungan.

Kusno menuturkan akan ada pengangkutan sampah dari Kota Jogja dan Kabupaten Bantul pada Selasa (6/8). Rencananya sebanyak 200 ton sampah dari masing-masing wilayah. Kuota ini sesuai dengan pengajuan saat evaluasi dalam forum.

"Ini kan kami juga mempertimbangkan untuk Kota Jogja dan Bantul, maka tidak bisa semua kabulkan permintaan itu tapi melihat kondisi di lapangan termasuk mempertimbangkan Kota Jogja dan Bantul," pungkasnya.