Awal Cerita Saudi Ingin Potong Kuota Haji RI 50% & Akhirnya Dibatalkan

Kepala BP Haji Gus Irfan (depan-kiri) dan Deputi Kemenhaj Arab Saudi (kanan) dalam pertemuan di Jeddah, Arab Saudi (10/6/2025). Foto: dok. BP Haji

Daftar Isi

Alasan Saudi Berwacana Potong Kuota Haji RI
BP Haji Pastikan Wacana Potong Kuota Haji RI Batal
Rencana Asistensi Arab Saudi-RI

Jakarta -

Kepastian kuota haji Indonesia 2026 menjadi topik hangat usai Arab Saudi berwacana memangkas 50 persen. Wacana ini muncul buntut masalah penyelenggaraan haji oleh Indonesia tahun ini yang di nilai agak buruk oleh Saudi.

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf mengungkap wacana ini usai bertemu dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah pada Selasa (10/6/2025). Selain membahas evaluasi haji 2025, pertemuan tersebut juga mengangkat isu strategis untuk haji 2026, salah satunya soal kuota jemaah.

"Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," kata Irfan dalam keterangannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," tambahnya.

Alasan Saudi Berwacana Potong Kuota Haji RI

Sehari setelah pertemuan itu, BP Haji menggelar konferensi pers di kantor BP Haji, Jl. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). BP Haji menyampaikan sejumlah alasan munculnya wacana pemotongan kuota haji Indonesia.

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia agak buruk. Pengelolaan disebut semrawut.

"Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," ujar Dahnil.

"Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini," katanya.

Selain penyelenggaraan haji yang dirasa kacau, Arab Saudi menilai Indonesia tak transparan dalam memberikan data kesehatan jemaah. Pihaknya protes kenapa Indonesia mengirim jemaah haji untuk meninggal di Arab Saudi.

"Mereka protes ke kami pada saat itu kepada Pak Kepala 'Kenapa Anda kirim jemaah haji yang sudah mau meninggal dan itu menjadi masalah buat kami di dalam negeri'. Kementerian Haji menyampaikan hal tersebut," tutur Dahnil.

Arab Saudi menilai sebenarnya banyak jemaah haji Indonesia yang tidak memenuhi syarat istitha'ah atau kemampuan secara kesehatan.

Permasalahan lain seperti yang terjadi saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) juga menjadi pertimbangan Arab Saudi hingga akhirnya melontarkan wacana memangkas kuota haji Indonesia untuk musim 1447 H/2026 M.

Meski belum diputuskan, wacana pemotongan kuota haji Indonesia ini menjadi masalah cukup serius. Sebab, kata Dahnil, wacana ini sudah mulai dibahas di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

BP Haji Pastikan Wacana Potong Kuota Haji RI Batal

BP Haji kemudian memastikan Arab Saudi mengurungkan wacana pemotongan 50 persen kuota haji Indonesia. Hal ini karena Indonesia membentuk badan khusus penyelenggara haji setingkat kementerian sehingga ada harapan pengelolaan haji lebih baik.

Dahnil menyebut Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yakin pada komitmen Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan dalam tata kelola haji. Saudi, kata Dahnil, telah memberi sinyal positif dan siap kerja sama dengan BP Haji.

"Jangan sampai nanti berkembang berita seolah-olah pemerintah Saudi sudah pasti potong kuota haji Indonesia tahun 2026. Bukan seperti itu. Itu hanya wacana yang muncul sebagai bentuk warning karena kondisi tahun ini," tegasnya.

"Mereka menyampaikan lagi, nggak usah khawatir. Karena mereka percaya Presiden sudah bentuk manajemen baru. Harapannya ini jadi titik awal perbaikan," lanjutnya.

Rencana Asistensi Arab Saudi-RI

Sebagai bagian dari komitmen bersama, Kementerian Haji Arab Saudi dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada Juli mendatang untuk membahas persiapan haji 2026. Salah satu yang digarisbawahi adalah asistensi langsung antara Kementerian Haji Arab Saudi dan BP Haji RI.

"Nanti akan ada asistensi yang melekat dari Kementerian Haji. Tujuannya agar kejadian yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terulang," jelas Dahnil.