Siswa yang menjadi korban keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian bertambah. Khususnya di daerah Kabupaten Bandung Barat, yang paling banyak mencatat korban hingga mencapai 1.333 orang per Minggu (28/9/2025).
Pemerintah setempat telah menyatakan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Presiden Prabowo pun angkat suara soal program yang merupakan realisasi dari janji kampanyenya dahulu.
"Saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan," kata Prabowo saat berada di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) dikutip dari detikNews.
Prabowo: Kita Lewati Hambatan dan Rintangan Ini
Menurut Prabowo, hambatan dan rintangan dalam menyukseskan program ini sudah tentu ada. Mengingat, program MBG menyasar jutaan anak se-Indonesia.
"Untuk memberi makan sekian juta, pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi," katanya.
Prabowo juga menyebut bahwa kejadian ini sebagai masalah besar. Bagaimana tidak, catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan kasus keracunan MBG telah memakan korban 6.452 anak (per 21 September 2025.)
"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik," tegas Prabowo.
Prabowo Minta Kasus MBG Tak Dipolitisasi
Di akhir pernyataannya, Prabowo meminta agar masalah ini tidak dipolitisasi. Ia mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mengadu dombanya.
Ia mengajak masyarakat untuk mengingat kembali tujuan dari MBG ini yakni untuk membantu anak-anak yang tengah kesulitan.
"Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan Makan Bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi," kata Prabowo.
MBG Dinilai Perlu Dihentikan Sementara
Sebelumnya, JPPI menyoroti beberapa masalah yang serius dalam pelaksanaan MBG. Hal ini terutama terkait dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah.
JPPI menilai, pemda khususnya dinas pendidikan dan dinas kesehatan tidak hadir dengan tegas untuk memastikan standar pangan, distribusi, dan keamanan makanan. Selain itu, juga ada standar gizi yang bermasalah.
JPPI telah membuat pernyataan untuk mendesak pemerintah agar menghentikan sementara MBG dan menghentikan praktik pengalihan anggaran pendidikan untuk program MBG.
"Kondisi ini bukan hanya gagal mencapai tujuan gizi, tetapi juga menimbulkan risiko keracunan massal di berbagai daerah," jelas JPPI melalui keterangan tertulis pada Rabu (17/9/2025).
Senada dengan JPPI, Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof Dr Ir Sri Raharjo, M Sc, menilai kasus keracunan menu MBG menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, maupun distribusi makanan. Ia menyebut, pengawasan yang lemah membuat menu yang disajikan ke siswa menjadi tidak terkontrol.
"Koordinasi dan evaluasi yang masih lemah, diperlukan evaluasi dan perbaikan sistem yang belum berjalan efektif," katanya dalam laman UGM, dikutip Minggu (28/9/2025).
Ia berharap, pemerintah segera meningkatkan pengawasan melalui audit rutin, pelatihan berkelanjutan bagi penjamah makanan, serta memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin jika terjadi kelalaian.
Simak Video "Video: Siswa Keracunan MBG Capai Ratusan dalam Waktu Sepekan"
(cyu/faz)