.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengusut kasus siswa keracunan saat menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di NTT. Satgas itu melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga kepolisian.
"Pak Gubernur telah mengeluarkan Pergub tentang Satgas MBG. Nanti Satgas ini bekerja sama dengan BGN, SPPG, dan juga aparat kepolisian untuk mengusut kasus ini," ungkap Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma saat meninjau TPI Kampung Ujung Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat (25/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program MBG di NTT, Johni berujar, tetap berjalan seperti biasa. Menurutnya, kasus keracunan itu hanya bersifat kasuistik karena tak semua siswa yang kebagian makanan gratis di daerah itu mengalami keracunan.
Johni menjelaskan satu dapur MBG melayani sekitar 3.000 siswa dari lima hingga enam sekolah. Kasus keracunan MBG di Kupang, dia melanjutkan, hanya terjadi pada satu sekolah. Ia mengatakan siswa di sekolah lain yang dilayani dapur MBG yang sama tidak mengalami keracunan.
"Sehingga ini perlu diselidiki kenapa penyebab terjadinya itu. Tapi, secara umum semuanya berjalan dengan baik, ini sifatnya kasuistis," ujar Johni.
"Kalau Labuan Bajo kena (keracunan) satu kota, Kupang kena, itu mungkin kami bisa langsung hentikan sementara. Tapi, ini cuma satu sekolah saja kena, yang memang perlu diinvestigasi melalui Satgas," pungkasnya.
Sebelumnya, sebanyak 215 pelajar dari dua kabupaten di NTT dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual hingga muntah seusai mengonsumsi menu MBG pada 22-23 Juli 2025. Ratusan siswa itu tersebar di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena telah mengevaluasi program MBG seusai ratusan siswa di daerah itu mengalami keracunan. Melki menegaskan program MBG di NTT sudah berjalan di banyak tempat.
Menurut Melki, sudah waktunya untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG di NTT agar bisa diakselerasi dengan cepat sesuai arahan dan tugas dari pemerintah pusat. Terlebih, NTT mendapatkan kuota pendirian sebanyak 600 sampai 800 dapur MBG.
"Untuk itu, penting agar evaluasi terkait percepatan pembuatan dapur ini harus disikapi secara serius, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-NTT. Intinya adalah jumlah dapur di NTT ini makin lama makin mendekati yang memang harus didirikan di NTT," tegas Melki dalam keterangannya, Jumat.
Melki mengingatkan agar penyajian MBG harus betul-betul sesuai dengan arahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ia mengimbau pemkab dan pemkot se-NTT agar mengimplementasikan program MBG dengan baik.
"Kalau kita kerja sesuai dengan arahan yang dibuat oleh BGN dan beberapa pihak terkait seperti Badan POM dan yang lainnya, tidak mungkin keracunan. Ini persoalan tata kelola yang perlu dibenahi," imbuh Melki.
Simak Video "Video soal Keracunan MBG di Kupang, BGN Tunggu Hasil Uji Makanan dari BPOM"
[Gambas:Video 20detik]
(iws/iws)
