.webp)
Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mencari solusi cepat dan tepat terkait hal ini.
Lalu Ari menilai koordinasi lintas lembaga bernilai penting untuk memastikan penanganan keracunan dapat dilakukan secara terpadu dan mencegah kejadian serupa berulang di masa depan.
"Kesehatan dan keselamatan siswa harus ditempatkan di atas segalanya. Program ini memang lahir dari niat baik untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak kita, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan keselamatan mereka," ungkapnya kepada awak media di Jakarta pada Rabu (24/9/2025), dikutip dari Antara pada Kamis (26/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga mengutarakan keprihatinan mendalam terhadap kasus keracunan massal yang siswa di berbagai daerah.
Ia menekankan, tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi peserta didik. Meski begitu, menurutnya karena ribuan siswa justru mengalami keracunan, maka ini menunjukkan persoalan serius dalam pengelolaan dan pengawasannya.
Pemerintah Diminta Jangan Buru-buru Tambah Cakupan MBG
Lalu Ari menilai perlunya ada audit ketat terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari pengadaan bahan makanan; penyimpanan; distribusi; sampai pengelola dapur. Menurutnya, pengawasan kualitas serta standar kebersihan tidak boleh longgar.
Ia menegaskan evaluasi harus menyentuh semua aspek mulai hulu sampai hilir. Ia berpesan jangan sampai ada celah yang dapat membahayakan anak-anak.
Lalu Ari meminta pengelola dapur MBG ataupun pihak sekolah benar-benar diawasi ketat supaya setiap makanan yang diberikan sesuai dengan standar gizi dan higienis.
Ia pun meminta pemerintah tidak terburu-buru menambah cakupan program MBG tanpa memastikan kesiapan sistem di lapangan. Program ini menurutnya adalah investasi penting untuk masa depan generasi muda, tetapi akan kehilangan legitimasi apabila justru menimbulkan korban.
"Kita mendukung penuh program MBG karena tujuannya baik. Namun, pemerintah harus memperbaiki desain kebijakan ini agar tidak ada lagi ribuan anak yang jatuh sakit. Setiap nyawa dan kesehatan anak-anak bangsa jauh lebih penting daripada sekadar target pencapaian angka program," tegasnya.
Ia berharap evaluasi MBG dapat menghasilkan perbaikan nyata, termasuk dalam meningkatkan kapasitas penyedia makanan; pengawasan kualitas gizi; dan pelibatan tenaga ahli dari bidang kesehatan masyarakat serta gizi.
Tim Investigasi BGN
Pada Senin (22/9/2025) Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan siap membuat tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, farmasi, hingga kesehatan untuk mempercepat penanganan kasus keracunan karena MBG.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang menyebut tim ini dibentuk sebagai opsi kedua. Untuk kasus keracunan MBG, ia menyatakan BGN tidak dapat langsung memberikan justifikasi lantaran harus menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang butuh waktu cukup lama.
"Jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain," sebutnya.
(nah/nwk)
