DPRD Bali Angkat Suara soal Kasus SPI Unud: Sejak Awal Kami Tolak

Rektor Unud I Nyoman Gde Antara jadi tersangka kasus korupsi dana SPI. Aksi korupsi itu disebut merugikan keuangan negara senilai ratusan miliar rupiah. — DPRD Bali mengaku menolak Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) Unud sejak awal. Menurut DPRD Bali, kebijakan ini tidak pro warga kurang mampu. (I Wayan Sui Suadnyana/detikBali).

Denpasar -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali angkat suara soal kasus Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) Universitas Udayana (Unud). Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta menegaskan sempat menolak sejak awal.

Ia mengaku sudah sejak lama tidak setuju dengan program SPI. "Sejak awal memang sudah sangat tidak setuju dengan jalur mandiri yang kayak begini (SPI)," ungkap Budiarta saat dihubungi detikBali, Jumat (17/3/2023).

Budiarta menerangkan kebijakan SPI tidak pro kepada masyarakat yang kurang mampu, khususnya yang mau masuk jurusan kedokteran dan teknik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, dengan SPI ini harus ada sumbangan. Ini paling tidak, yang notabene mereka tidak punya kemampuan membayar tidak jadi anak-anak mereka sekolah di sana," terang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Budiarta juga menilai SPI rawan kasus penggelapan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kemudian yang kedua daripada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk menebalkan kantong mereka. Ini salah satu dampaknya penerimaan jalur mandiri," jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap Unud menghapus kebijakan SPI untuk ke depannya.

"Kalau pun ada jangan bebannya besar. Jangan sampai ada yang miliaran, ratusan juta. Kasihan orang tua mahasiswa yang tidak punya kemampuan seperti itu," pungkasnya.