
Panjang Urusan KPU Maros Fasilitasi Pemasangan APK Paslon Pilkada
Kasus dugaan korupsi KPU Maros terkait pengadaan alat peraga kampanye Pilkada 2024 sedang diselidiki Polda Sulsel setelah adanya laporan warga.
Kasus dugaan korupsi KPU Maros terkait pengadaan alat peraga kampanye Pilkada 2024 sedang diselidiki Polda Sulsel setelah adanya laporan warga.
Ketua KPU Maros, Jumaedi, menanggapi laporan dugaan korupsi pengadaan alat peraga kampanye. Dia siap memberi penjelasan ke polisi terkait proses tersebut.
Kebijakan KPU Maros terkait pemasangan APK menuai kritik. Netfid Sulsel menilai hal ini bisa merusak netralitas penyelenggara pemilu.
Netfid Sulsel menyoroti KPU Maros yang delegasikan PPS untuk pemasangan APK. Mereka khawatir ini menimbulkan persepsi tidak netral dalam Pilkada 2024.
KPU Maros bantah tudingan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi dalam pemasangan APK paslon Pilkada 2024, klaim sudah sesuai regulasi PKPU.
Lima komisioner KPU Maros melanggar administrasi gegara memfasilitasi pemasangan APK. Bawaslu merekomendasikan tindakan perbaikan dalam 7 hari.
Aliansi Advokasi Demokrasi Indonesia (Aksi) mengadukan Ketua KPU Maros ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran netralitas dalam Pilkada Maros 2024.
Ketua KPU Maros, Jumaedi, membantah tuduhan melarang PPK memilih kotak kosong di Pilkada Maros 2024. Dia menyebut itu sebagai fitnah.
Aliansi Advokasi Demokrasi Indonesia (Aksi) Maros somasi Ketua KPU Maros, Jumaedi, atas dugaan melarang PPK memilih kotak kosong pada Pilkada Maros 2024.
KPU Maros akan tetap menggelar debat untuk paslon Chaidir-Moetazim, meski melawan kotak kosong. Debat akan fokus pada pendalaman visi misi.