detikJatengJumat, 15 Agu 2025 12:02 WIB
Pemkab Semarang Batalkan Kenaikan PBB 441%!
Pemkab Semarang batalkan kenaikan NJOP dan PBB setelah munculnya SE Mendagri. Warga yang sudah bayar akan dapat pengembalian.
detikJatengJumat, 15 Agu 2025 12:02 WIB
Pemkab Semarang batalkan kenaikan NJOP dan PBB setelah munculnya SE Mendagri. Warga yang sudah bayar akan dapat pengembalian.
detikJatimJumat, 15 Agu 2025 09:45 WIB
Pemkab dan DPRD Jombang revisi Perda pajak setelah kenaikan PBB P2 1.202%. Tarif baru akan berlaku 2026, menyesuaikan NJOP dengan kondisi riil.
detikJatimJumat, 15 Agu 2025 07:43 WIB
Kenaikan PBB di Jombang mencapai 1.202% memicu evaluasi dari Bupati. Wagub Jatim mendorong kepala daerah lain meninjau dampak kenaikan ke masyarakat.
detikJabarJumat, 15 Agu 2025 05:30 WIB
Warga Cirebon terkejut dengan kenaikan PBB. Pemkot berjanji evaluasi dan revisi Perda untuk meringankan beban pajak.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 20:50 WIB
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di Jombang mencapai 1.202% memicu beban berat bagi warga. Pemprov Jatim memastikan kebijakan itu sedang dievaluasi bupati.
detikSumutKamis, 14 Agu 2025 19:00 WIB
Bupati Pati Sudewo terancam dimakzulkan setelah menaikkan Pajak Bumi Bangunan 250%. Tito Karnavian akan rapat online untuk evaluasi kebijakan pajak daerah.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 18:00 WIB
Kenaikan PBB P2 di Jombang hingga 1.202% menuai kritik dari akademisi. Mereka menilai kebijakan pajak ini tidak tepat dan berdampak negatif pada masyarakat.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 17:15 WIB
DPRD Jombang revisi Perda Pajak untuk menurunkan PBB P2 yang melonjak hingga 1.202%. Masyarakat dapat mengajukan keberatan untuk keringanan pajak.
detikPropertiKamis, 14 Agu 2025 16:45 WIB
Warga Jombang dikejutkan dengan PBB P2 naik hingga 1.202 persen. Bupati Warsubi menawarkan solusi berupa keringanan pajak bagi masyarakat yang merasa keberatan.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 15:45 WIB
Warga Jombang kini bisa mengajukan keringanan PBB di Bapenda. Temukan alamat, kontak, dan informasi penting lainnya untuk mendukung pembangunan daerah.