.webp)
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Jombang menjadi kabar mengejutkan di tengah aksi demonstrasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kenaikan PBB di sana bahkan melebihi kenaikan yang diprotes warga Pati, yakni mencapai 1.202%.
Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa Bupati Jombang Warsubi saat ini telah membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dia juga mengatakan telah dibuka pintu bagi warga untuk menyampaikan keberatan dan mendapat keringanan.
"Alhamdulillah bahwa Pak Warsubi terbuka untuk komunikasi. Kami sudah cek perkembangan terakhir beliau dan ada jalur untuk masyarakat menyampaikan keberatannya apabila NJOP-nya dipandang tidak mencerminkan atau kalau memang mereka membutuhkan keringanan karena kondisi," ujar Emil, Kamis (14/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emil menyebut saat ini adalah kesempatan bagi bupati/wali kota di Jatim untuk meninjau kembali bagaimana dampak kenaikan PBB ke masyarakat. Ia berharap kepala daerah punya empati ke warganya.
"Tapi kita juga berharap bahwa ini menjadi kesempatan untuk melihat ulang lagi. Tolong dicek lagi gitu jangan-jangan memang ada daerah-daerah yang mengalami kenaikan yang luar biasa tentu ini menjadi beban yang berat ya. Kalau sekali naik langsung tinggi bukan jangan hanya bicara itu objek pajaknya hari ini market placenya beda, tapi perhatikan kepada yang membayar pajak sebelumnya sekarang lagi jadi besar," ujarnya.
"Nah ini kami melihat dan sekaligus berharap bahwa bupati wali kota semua juga memastikan sebenarnya ini dampaknya bagaimana di masyarakat. Karena dampak NJOP akan berpengaruh kepada bracket, yang kena dia berapa persen kan ada bracket. Jadi bisa betul-betul besar dampaknya, nah sedangkan itu tadi bagi masyarakat hari ini kondisi ekonomi juga ada tantangan disrupsi dan lain sebagainya. Kita harus punya empati terhadap hal itu," tambahnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini sekali lagi berharap kepala daerah di Jatim membuka ruang untuk meninjau kenaikan PBB dan dampak langsung ke masyarakat.
"Jadi itu yang kita harapkan dua jalur ya teman-teman satu membuka ruang untuk meninjau, yang kedua secara pro aktif melihat ada wajib pajak yang mengalami lonjakan sangat besar dari nilai pajaknya," jelasnya.
Lebih lanjut Emil menjelaskan tentang situasi yang mungkin dialami masyarakat. Dia meminta pemkab/pemkot di Jatim menjadikannya pertimbangan dan meninjau ulang bila memang ada objek pajak dengan lonjakan yang terlalu tinggi agar disesuaikan sehingga tidak memberatkan warga.
"Ada orang yang bahkan mungkin sudah pensiunan dan lain sebagainya yang kemudian ya karena perkembangan ekonomi nilainya naik tapi kan income-nya belum tentu," tandasnya.
(dpe/hil)
