Rincian Kompensasi dari PT KAI yang Ditolak Warga Lempuyangan

Penampakan spanduk yang dipasang warga dekat Stasiun Lempuyangan, Kota Jogja, Rabu (9/4/2025). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja.

Jogja - PT KAI telah mengadakan sosialisasi mengenai kompensasi yang akan diterima warga Tegal Lempuyangan, Bausasran, Bausasran, Danurejan, Kota Jogja, kemarin. Berikut rincian kompensasi yang akhirnya ditolak warga.

Ketua RW 01, Anton Hadriutomo, menjelaskan berdasarkan pertemuan yang terjadi Kamis (15/5), KAI akan memberikan tiga kompensasi. Yakni untuk bangunan yang dibangun warga di luar bangunan inti, lalu kompensasi tambahan rumah singgah, serta kompensasi ongkos angkut.

"Iya, (kompensasi) itu isinya bangunan (di luar bangunan utama), (tambahan rumah) singgah Rp 10 juta, (ongkos angkut) bongkar Rp 2,5 juta," jelas Anton saat dihubungi detikJogja, Jumat (16/5/2025).

"(Kompensasi rumah singgah) Pengertiannya KAI, sebelum (warga) pulang ke desa misalnya kamu sewa dulu misalnya, terserah sebesar Rp 10 juta itu mau dibuat sewa atau apa terserah. Istilahnya tambahan rumah singgah itu," imbuhnya.

Untuk kompensasi bangunan di luar bangunan inti, menurut Anton, besarannya Rp 250 ribu per meter persegi untuk bangunan permanen dan Rp 200 ribu per meter persegi untuk bangunan semi permanen.

Dengan perhitungan ini nantinya, setiap warga akan mendapat besaran kompensasi yang berbeda-beda. Anton menegaskan tawaran dari PT KAI itu pun ditolak oleh warga.

"Kayak kita tidak dihargai, bayangkan bangunan (di luar bangunan inti) yang permanen cuma dinilai Rp 250 ribu (per meter persegi). Itu buat beli material aja nggak cukup. Kalau bangun itu sekarang kan sekitar 2-3 juta per meter persegi to," ungkapnya.

Selain kompensasi dari PT KAI, Anton mengatakan, pihak Keraton Jogja juga akan memberikan bebungah senilai Rp 750 juta yang dibagi ke 14 warga yang menempati bangunan yang akan digusur.

Terkait bebungah itu, Anton mengaku warga tidak terlalu mempermasalahkan. Pasalnya, urusan utama warga yakni masalah dengan PT KAI, bukan dengan Keraton Jogja.

"Warga tidak mempermasalahkan bebungah, justru kita malah heran kenapa Keraton begitu perhatian pada kita. Yang kita masalahkan itu kompensasi KAI-nya, karena yang akan pakai KAI. Kalau Sultan kan yang punya tanah, nggak ada hubungannya langsung dengan kita," ucapnya.

Sebelumnya, PT KAI menggelar sosialisasi lanjutan dengan warga Tegal Lempuyangan di kantor Kelurahan Bausasran, Kamis (15/5) siang. Sosialisasi yang membahas kompensasi bagi warga ini pun berakhir deadlock atau tidak ada titik temu.

Dalam sosialisasi yang digelar mulai pukul 09.00 WIB, hadir pula perwakilan dari pihak Keraton Jogja. Warga Lempuyangan juga didampingi perwakilan LBH Jogja. Sosialisasi berjalan tertutup, gerbang kelurahan dikunci dan dijaga keamanan.

"Warga menolak sosialisasi musyawarah ongkos bongkar yang diberikan PT KAI. Untuk dari keraton akan memberikan bebungah Rp 750 juta untuk 14 rumah, atau per rumah Rp 53,7 juta," jelas Anton usai sosialisasi, Kamis (15/5).

Salah satu warga, Anik Sunarjo, membeberkan alasan penolakan warga akan besaran kompensasi itu. Menurutnya, saat gempa besar 2006 mengguncang Jogja, bangunan itu mengalami kerusakan yang cukup parah.

Warga pun secara swadaya memperbaiki kerusakan yang dikhawatirkan bisa berdampak kepada warga lain yang melintas.

"Kalau ini diklaim aset KAI, kenapa waktu gempa tidak ada tindak lanjut. Selanjutnya ada renovasi mandiri warga, PT KAI tak memberikan bantuan sedikitpun baik material maupun non material," ungkapnya.

Manager Humas KAI Daop 6 Jogja, Feni Novida Saragih, mengatakan sosialisasi ini adalah langkah lanjutan dari sosialisasi yang kami dilakukan sebelumnya. Terkait penolakan warga, pihaknya akan membahas lebih lanjut.

"Kami sudah menyampaikan sosialisasi kepada warga bahwa ada semacam ongkos bongkar. Namun warga tetap menolak, karena bahasanya sudah menolak maka kami akan bahas di internal untuk langkah apa yang akan kami ambil," ujarnya.

"Intinya kami telah menerima aspirasi dan masukan dari warga dan akan menjadi pembahasan internal untuk langkah selanjutnya. Itu dulu yang bisa kami sampaikan karena hasil pembahasan hari ini akan kami tindak lanjuti dulu di internal," imbuh Feni.

Sementara, satu-satunya perwakilan Keraton Jogja yang hadir dalam sosialisasi ini, Agus Langeng Basuki, mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan kepada awak media.

"Mohon maaf karena saya ditugasi dengan kewenangan terbatas termasuk diminta untuk menyampaikan ke pihak lain, panjenengan ke sumber yang lain aja. Karena saya tidak diberi kewenangan, nanti ndak malah tidak pas," terangnya.