Mediasi Buntu, Warga Lempuyangan Tolak Kompensasi yang Ditawarkan KAI

Sosialisasi kompensasi warga Lempuyangan dengan PT KAI di kantor Kalurahan Bausasran, Kamis (15/5/2025). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Jogja -

PT KAI menggelar sosialisasi lanjutan dengan warga Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Kota Jogja, di kantor Kelurahan Bausasran siang ini. Sosialisasi yang membahas kompensasi bagi warga ini pun berakhir deadlock atau tidak ada titik temu.

Pantauan detikJogja, Kamis (15/5/2025), acara sosialisasi yang digelar mulai pukul 09.00 WIB itu juga dihadiri perwakilan dari pihak Keraton Jogja. Sedangkan warga Lempuyangan juga didampingi perwakilan LBH Jogja. Sosialisasi berjalan tertutup, gerbang kelurahan dikunci, dan dijaga keamanan.

Ketua RW 01 Bausasran, Anton Handriutomo, mengatakan dalam sosialisasi dipaparkan uang kompensasi yang akan diterima warga. Uang itu dihitung dari luasan bangunan di luar bangunan utama dan berbeda besarannya antara bangunan semi permanen atau permanen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disebutkan, warga juga akan mendapatkan kompensasi tambahan rumah singgah sebesar Rp 10 juta, dan kompensasi uang angkut bongkaran Rp 2,5 juta.

"Warga menolak sosialisasi musyawarah ongkos bongkar yang diberikan PT KAI. Untuk dari keraton akan memberikan bebungah Rp 750 juta untuk 14 rumah, atau per rumah Rp 53,7 juta," jelas Anton usai sosialisasi.

Salah satu warga, Anik Sunarjo, membeberkan alasan penolakan warga terkait nilai kompensasi itu. Menurutnya, saat gempa besar 2006 mengguncang Jogja, bangunan yang ditinggali mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga diperbaiki secara swadaya.

"Kalau ini diklaim aset KAI, kenapa waktu gempa tidak ada tindak lanjut. Selanjutnya ada renovasi mandiri warga, PT KAI tak memberikan bantuan sedikitpun baik material maupun non material," ungkap Anik.

Manager Humas KAI Daop 6 Jogja, Feni Novida Saragih, mengatakan sosialisasi ini adalah langkah lanjutan dari sosialisasi yang kami dilakukan sebelumnya. Terkait penolakan warga, akan dibahas secara internal untuk dicarikan solusinya.

"Kami sudah menyampaikan sosialisasi kepada warga bahwa ada semacam ongkos bongkar. Namun warga tetap menolak, karena bahasanya sudah menolak maka kami akan bahas di internal untuk langkah apa yang akan kami ambil," ujarnya.

"Intinya kami telah menerima aspirasi dan masukan dari warga dan akan menjadi pembahasan internal untuk langkah selanjutnya. Itu dulu yang bisa kami sampaikan karena hasil pembahasan hari ini akan kami tindak lanjuti dulu di internal," imbuh Feni.

Terpisah, satu-satunya perwakilan Keraton Jogja yang hadir dalam sosialisasi ini, Agus Langeng Basuki mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan kepada awak media.

"Mohon maaf karena saya ditugasi dengan kewenangan terbetas termasuk diminta untuk menyampaikan ke pihak lain, panjenengan ke sumber yang lain aja, karena saya tidak diberi kewenangan. Nanti ndak malah tidak pas," kata Agus.