Massa Pedagang Teras Malioboro 2 Usung Keranda Geruduk Kepatihan

Jogja -

Massa pedagang Teras Malioboro 2 (TM2) kembali menggelar aksi, sore ini. Mereka menggeruduk kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan, Kota Jogja. Mereka masih membawa tuntutan yang sama yakni dilibatkan dalam proses relokasi jilid 2.

Pantauan detikJogja di lokasi, massa pedagang tampak tiba di pintu selatan kompleks Kepatihan sekitar pukul 15.00 WIB. Massa pedagang ini didominasi kaum ibu-ibu.

Mereka membawa berbagai macam spanduk dan poster berisi tuntutan-tuntutan para pedagang. Selain itu, tampak sebuah keranda terbungkus kain hitam bertulis 'Kesejahteraan PKL Malioboro'.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman menjelaskan alasan pihaknya mendatangi kantor Gubernur lantaran Pemda DIY merupakan pihak yang membuat kebijakan terkait relokasi, sedangkan Pemkot Jogja hanya sebagai pelaksana kebijakan.

"Aspirasi yakni partisipasi dan relokasi yang menyejahterakan, karena kita tidak pernah dilibatkan, tuntutan dari awal hingga akhir itu. Tapi pada kenyataannya di Dinas Kota terutama Disbud dan UPT Malioboro adalah ruang tertutup dan tidak pernah melibatkan kita di sana," jelas Arif di sela aksi, Jumat (2/8/2024).

Para pedagang TM2 direncanakan akan direlokasi di dua titik, yakni Ketandan dan Beskalan. Arif mengaku pihaknya selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan relokasi.

"Tempat dan ukuran segala macam kita diajak bicara. Bagaimana kita menempati tempat yang kita tidak tahu, padahal kita adalah pelaku di situ," papar Arif.

"Kita bukan barang tapi orang yang akan menata usaha dan hidup di sana, tapi kalau kita dilibatkan tiba-tiba dikasih opsi (lapak ukuran) 60x60 cm, itu kan tidak manusiawi," lanjutnya.

Arif mengaku pihaknya akan terus melakukan aksi hingga tuntutan para pedagang terpenuhi.

"Ini adalah masalah perut, jadi selama 2 tahun di TM2 kita tidak diperhatikan sama sekali. Katanya akan ada evaluasi tapi tidak ada. Kemarin ada info dari anggota (pedagang), untuk bisa menyambung hidup beliau sampai jual tanah," tutupnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono menjelaskan pihaknya menjanjikan adanya audiensi dan mencatat semua tuntutan para pedagang.

"Semuanya dikomunikasikan, nanti audiensi dicatat baik-baik. Setiap penggeseran kan butuh disiapkan tempat dan lokasinya, tempatnya belum siap kan belum digeser. Rencananya itu kan siap di 2024 ini jadi harus dialog dari awal, tentu ada yang nggak puas," ujar Beny saat dihubungi, hari ini.