Pedagang TM2 Tuding Ada Lapak Siluman di Balik Munculnya Kubu Prorelokasi

Jogja -

Pedagang Teras Malioboro 2 (TM2) buka suara terkait munculnya pedagang yang prorelokasi jilid 2. Pedagang yang menolak relokasi menyebut ada lapak 'siluman' di balik kemunculan para pedagang tersebut.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, mengatakan sejumlah pedagang prorelokasi tersebut merupakan orang-orang yang menempati lapak 'siluman' setelah dilakukan validasi jumlah pedagang TM2.

"Ada beberapa oknum dari kepengurusan lama yang mendapatkan lapak-lapak bonus," jelasnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kota Jogja, Umbulharjo, Kota Jogja, Selasa (17/9/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi dari hasil rekomendasi pansus DPRD Kota dengan Dinas Kebudayaan Kota bahwa sudah memvalidasi pedagang dan di situ ditemukan bahwa ada 16 lapak siluman. Lapak siluman itu kan lapak yang didapat dengan cara tidak benar dengan kata lain bonus-bonus untuk oknum-oknum," lanjut Upi, sapaannya.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Suprayati usai pertemuan di Gedung DPRD Kota Jogja, Selasa (17/9/2024). Pertemuan membahas rencana relokasi pedagang Teras Malioboro 2. Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Seperti diketahui, kubu prorelokasi ini pertama muncul saat menggelar aksi di Pendopo Wiyoto Projo, Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Rabu (11/9) lalu. Menurut Upi, para pedagang prorelokasi ini dulu juga anggota paguyuban Tri Dharma.

Sedangkan oknum yang disebut Upi mendapat jatah lapak siluman di TM2 adalah orang yang memimpin pergerakan pedagang prorelokasi tersebut.

"Nah yang ikut di situ (prorelokasi) ya yang bicara (saat aksi) itu malah oknum tersebut. Jadi dulu tidak memiliki lapak, jadi dapat lapak, ada yang memiliki satu lapak jadi empat lapak seperti itu," paparnya.

"Mereka adalah Tri Dharma tapi keluar semenjak ada rapat luar biasa untuk mengganti pengurus, karena memang diduga ada lapak-lapak bonus, dan akhirnya memang ditemukan lapak bonus tersebut ada 16 lapak dan orang yang bicara kemarin adalah salah satunya," sambungnya.

Aksi kubu prorelokasi pada Rabu lalu tersebut, bersamaan dengan aksi pedagang kontrarelokasi di depan kompleks Kepatihan. Berbanding terbalik, pedagang kontrarelokasi ditolak masuk ke kompleks Kepatihan saat itu.

Upi menduga, munculnya kubu prorelokasi ini adalah siasat dari pemerintah untuk mengadu domba sesama pedagang.

"Itu kan sudah bisa diduga, sudah bisa kita tebak, karena memang mereka yang pro dengan oknum birokrasi dari UPT itu sendiri. Jadi ya sudah, karena memang triknya memang seperti itu mengadu domba sesama itu sudah biasa," ujarnya.

"Jadi kalau kami sih wajar saja monggo, namanya aspirasi silakan, kita saling menghormati saling menghargai itu selagi itu tidak secara personal seperti itu," pungkas Upi.

UPT Malioboro Menepis

Terpisah, Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya atau UPT Malioboro, Ekwanto, pun membenarkan adanya kubu pedagang prorelokasi ini.

"Itu sudah lama (ada warga pro pemerintah), cuma diem mereka. Kemarin mungkin saking nggak sabarnya terus ikut keluar yang pro pemerintah. Kemarin malah bisa masuk ke Pendopo to," jelasnya saat dihubungi wartawan, hari ini.

Sementara, terkait dengan pedagang penolak relokasi yang menyebut adanya lapak siluman, Ekwanto menepisnya. Ekwanto justru menuding balik pihak Upi sebagai pihak siluman. Ia menyebut pihak Upi sebagai New Tri Dharma (NTD).

"Sebenarnya ndak ada lapak siluman, ndak ada lah, semua terdata di kami. Penginnya dari kelompok NTD itu pengin kelompok siluman itu dikeluarkan, kemudian mengganti dengan orang-orang dari dia (pihak NTD). Kalau begitu kan berarti lebih siluman lagi," ujarnya.

Selain dua kubu yang sudah muncul yakni pro relokasi dan kontra relokasi (NTD), menurut Ekwanto di TM2 juga ada kelompok independen. Namun ia mengklaim kelompok tersebut juga pro pemerintah dengan sudah menandatangani komitmen.

"Selain dari NTD, juga ada dari kelompok independen, tidak ikut sana, tidak ikut sini, tapi propemerintah. Propemerintah itu siap direlokasi," beber Ekwanto.

"Ada tiga komitmen yang ditandatangani, bersinergi dengan pemerintah, mendukung kebijakan pemerintah, dan siap berkolaborasi dengan pemerintah. Itu 3 komitmen yang ditandatangani oleh yang pro pemerintah. (Jumlahnya) Mungkin baru sekitar 500-an pedagang," pungkasnya.

Baca selengkapnya di halaman berikut.

Sebelumnya, di tengah aksi para pedagang Teras Malioboro 2 (TM2) di depan gerbang kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Rabu (11/9) lalu, muncul sejumlah massa tandingan. Uniknya, mereka yang juga mengaku pedagang TM2 ini menggelar aksinya di dalam kompleks Kepatihan.

Salah satu perwakilan massa prorelokasi, Eko bahkan menyampaikan dengan gamblang bahwa pihaknya propemerintah yang jumlahnya sekitar 91 orang. Menurutnya, puluhan orang ini dulu juga tergabung dalam paguyuban yang mewadahi pedagang TM2, Tri Dharma.

"Kita dulu Tri Dharma, cuma kemudian kita pindah ke Teras Malioboro 2, kita tetap satu kesatuan cuma berbeda paham beda pandangan dengan pengurus sekarang jadi kita bukan anggota lagi," jelas Eko kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Rabu (11/9).

"Para pedagang yang saat ini pro pemerintah yang rombongan saya itu ada sekitar 91, ada pedagang lain kayak lesehan itu juga banyak cuma nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi alhamdulillah yang pro pemerintah sekarang udah banyak," lanjutnya.