Kembali Gelar Aksi, Pedagang Teras Malioboro 2 Bantah Pernyataan Sultan

Jogja -

Para pedagang di Teras Malioboro 2 (TM2) kembali menggelar aksi di depan pintu barat TM2, siang ini. Mereka menyampaikan bantahan atas semua pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X soal polemik relokasi TM2.

Dalam aksi ini, para pedagang juga membentangkan spanduk serta poster-poster tuntutan. Mereka memang bertujuan untuk menyampaikan bantahan atas pernyataan Sultan.

Pertama, soal pernyataan Sultan yang menyebut para pedagang TM2 sudah tahu sejak awal jika akan direlokasi kembali setelah dua tahun. Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati pernyataan Sultan itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau Gubernur ngendika (menyampaikan) bahwa sebelumnya kami tahu kalau di sini hanya dua tahun, nyuwun sewu kami belum tahu," jelasnya kepada wartawan usai aksi di TM2, Rabu (17/7/2024).

"Kami menanyakan ke Pemkot di situ (TM2) berapa lama, (dijawab) sementara, sementara berapa lama? (dijawab) Ya sementara. Tidak ada kejelasan. Dan dari awal kami tidak tahu jika akan dipindah ke Ketandan dan Beskalan. Tahunya malah di media sosial," sambungnya.

Kemudian pernyataan kedua Sultan soal komunikasi pemerintah dilakukan dengan individu bukan kelompok pedagang. Menurut Upi, sapaannya, komunikasi dan kesepakatan itu dijalin dengan Ketua Koperasi Tri Dharma sebelumnya.

Sedangkan kesepakatan itu sudah terjadi pada 2022 silam atau saat relokasi jilid pertama. Selain itu, Upi mengatakan, yang bersangkutan juga sudah tidak ada hubungannya dengan para pedagang.

"Katanya kan sudah perorangan, individual, nyatanya yang tanda tangan cuma satu orang. Pada saat itu Ketua Koperasi Tri Dharma, itu jejak digital masih ada," paparnya.

"Bisa dicek di IG Humas Jogja, kalau nggak salah tanggal 2 Februari 2022 itu ada foto mister R, Ketua Koperasi Pengurus lama dari kami. Iya, diganti 5 Juli 2023, sudah tidak ada hubungannya lagi," imbuh Upi.

Upi menegaskan pihaknya tidak antirelokasi. Namun yang dituntut para pedagang adalah komunikasi dan dialog yang melibatkan seluruh pedagang sebelum relokasi. Diharapkan akan ada solusi bersama yang muncul dengan dialog itu.

"Jangan bilang kami antirelokasi, toh nyatanya kita sudah di TM2," tegas Upi.

"Kami mintanya bukan sosialisasi, tapi forum dialog terbuka. Jadi komunikasi dua arah, permasalahan kami seperti apa, permasalahan pemerintah seperti apa. Sehingga menyepakati solusi terbaik baik kedua pihak," ujarnya.

Sementara itu, sebelum aksi, para pedagang mengklaim mendapat surat edaran dari UPT Cagar Budaya Yogyakarta yang menyinggung soal 'Pro Pemerintah'.

"Kita diberi surat edaran dari UPT, memang untuk hari ini, terkait konferensi pers ini," jelas Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman usai aksi di depan pintu barat TM2, Rabu (17/7).

Arif pun membacakan surat edaran yang diterimanya tersebut di depan awak media. Berikut isinya.

"Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa seperti yang terlihat di media massa yang tersebar luas di masyarakat yakni adanya jumpa pers di tempat teras Malioboro 2, maka kepala UPT Pengelola Cagar Budaya Yogyakarta menginstruksikan kepada seluruh pedagang yang pro pemerintah untuk membuka lapaknya pada pukul 16.00 WIB besok pada hari Rabu (red hari ini) tanggal 17 Juli 2024. Tertanda Ekwanto, Kepala UPT Cagar Budaya Yogyakarta," bunyi surat edaran yang dibacakan Arif.

Membaca surat edaran tersebut, Arif berpendapat pemerintah hendak memecah belah para pedagang. Soal kutipan 'pro pemerintah' di surat edaran itu menurutnya sangat tidak jelas.

Diberitakan sebelumnya, Sultan HB X angkat bicara soal polemik pedagang Teras Malioboro 2. Saat diwawancarai wartawan, Sultan menyampaikan soal masa pedagang di Teras Malioboro 2, komunikasi dengan individual, dan rencana relokasi.