Soal Kuota Haji Dikurangi 50 Persen, Cucun: Belum Ada Pernyataan Resmi Saudi

Kepastian kuota haji Indonesia 2026 menjadi topik hangat yang dibicarakan. Padahal pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi terkait hal ini.

Kepala Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut bahwa pengurangan kuota sebesar 50 persen muncul dari buntut masalah penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini yang dinilai agak buruk oleh Saudi.

Terkait penyataan tersebut, Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sampaikan bahwa pernyataan tersebut dapat membingungkan masyarakat.

"Saat ini, saya ingin menyampaikan kegelisahan atas situasi yang cukup membingungkan. Di tengah proses persiapan ibadah haji, ada dua lembaga negara yang sama-sama mengklaim sebagai penyelenggara haji-namun justru saling melempar wacana tentang kuota haji. Ini tentu sangat tidak bijak," jelas Cucun kepada wartawan di Makkah pada Kamis, (12/6/2025).

Padahal, menurut Cucun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait kuota haji tahun depan. "Kita perlu kembali pada prinsip kehati-hatian. Kita mohon kepada Presiden agar menertibkan lembaga-lembaga ini, apalagi menyangkut dua sosok yang diibaratkan seperti anak: satu sudah berpengalaman sebagai nakhoda, satunya baru akan belajar memimpin kapal. Ibaratnya, yang sudah pernah mengarungi lautan tahu bagaimana menghadapi badai, sementara yang baru melihat laut dari pinggir pantai mungkin menganggap semua tampak tenang dan indah," ungkap Cucun.

Publik kini dibuat resah oleh isu adanya pemotongan kuota hingga 50 persen. "Ini seharusnya tidak disampaikan ke publik, apalagi jika belum ada dasar resmi, baik berupa surat maupun pernyataan dari pihak Arab Saudi. Sangat disayangkan jika pejabat publik menyampaikan hal-hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara formal," tambah Cucun.

Menanggapi pernyataan dari BP Haji, Menag Nasaruddin Umar mengatakan, "Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu," kata Nasaruddin Umar yang dilansir dalam laman Kemenag pada (13/6/2025).

"Sebagai Ketua Timwas Haji DPR 2025, saya menyayangkan pernyataan-pernyataan yang tidak pada tempatnya. Terlebih jika yang belum pernah menjadi operator ibadah haji dengan mudah menyalahkan pihak yang saat ini sedang menjalankan tugas yaitu Kementerian Agama," ujar Cucun.

Pelaksanaan ibadah haji itu kompleks dan penuh tantangan yang sering kali tidak terduga. Cucun berpesan, "Jangan terlalu percaya diri bahwa akan lebih baik jika belum terbukti. Apalagi ini menyangkut kebijakan negara lain. Kita harus menyadari, Pemerintah Arab Saudi memiliki kebiasaan dan mekanisme tersendiri yang harus kita hormati dan adaptasi. Tidak bisa kita mengelola 21.000 jemaah dengan pola pikir sepihak."

"Oleh karena itu, saya minta agar pernyataan-pernyataan yang belum jelas sumbernya dihentikan. Ini penting agar masyarakat tidak bingung dan tetap tenang," ucap Cucun.

Pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi akan disampaikan pada tanggal 15 Muharram 1447 H melalui platform resmi mereka, Mashar Nusuk. "Jangan berspekulasi, jangan menyampaikan pernyataan yang justru bisa merugikan posisi Indonesia di mata Pemerintah Arab Saudi. Kita justru berharap kuota haji tetap berjalan normal, bahkan bisa mendapat tambahan untuk pelaksanaan haji tahun 2026, siapapun operatornya nanti," pungkas Cucun.

Video Menag: Ada Kemungkinan Pemerintah Arab Saudi Menambah Kuota Haji

Video Menag: Ada Kemungkinan Pemerintah Arab Saudi Menambah Kuota Haji