Menag Buka Suara Soal Isu Pemotongan Kuota Haji Indonesia 2026

Foto: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (dok. Media Center Haji)

Jakarta -

Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara soal isu pemotongan kuota haji Indonesia pada 2026. Nasaruddin yang juga menjabat sebagai Ketua Amirulhaj menegaskan belum pernah mendengar kabar tersebut dalam forum resmi bersama otoritas Arab Saudi.

"Saya tidak pernah dengar, kan. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah mendengarkan isu itu ya. Karena kita kan sebagai, apa ya, resmi, ya sebagai Menteri Agama dan juga sebagai Amirulhaj, kami tidak pernah mendengarkan isu itu," ujar Nasaruddin di Madinah, dilansir detikNews, Jumat (13/6/2025).

Nasaruddin menyebut, hubungan antara Indonesia dan pemerintah Arab Saudi sejauh ini terjalin dengan sangat baik. Ia juga mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lebih tertib meski masih ada tantangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia selalu saya katakan sangat baik," tambahnya.

Pernyataan Nasaruddin Umar berbanding terbalik dengan Badan Penyelenggara (BP) Haji. Sebelumnya, Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengungkap adanya wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen untuk musim haji 2026. Hal itu disampaikannya usai pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi.

"Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," kata Irfan atau akrab disapa Gus Irfan di Jeddah, Selasa (10/6).

Gus Irfan menyebut, wacana pengurangan kuota itu mengemuka karena pihak Arab Saudi sedang mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini serta mempersiapkan sistem manajemen baru tahun depan. Pengelolaan haji akan sepenuhnya ditangani oleh BP Haji, bukan lagi di bawah Kementerian Agama.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi," ujar Gus Irfan.

Pada Rabu (11/6), Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap alasan Saudi yang ingin memotong kuota haji Indonesia 2026. Dahnil mengatakan, kementerian Haji Saudi kecewa dengan penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2025 karena semwarut dipegang Kementerian Agama (Kemenag) RI.

"Mereka menyampaikan melalui deputi kerja sama lembaga dan luar negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," ujar Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemerawutan dalam pengelolaan haji tahun ini," lanjutnya.

Namun, Dahnil memastikan wacana tersebut tidak jadi direalisasikan. Mengingat, tahun depan penyelenggaraan haji Indonesia akan dipegang oleh BP Haji.

"Karena tahun depan pengelolaan haji tidak lagi di Kementerian Agama, dan Presiden membentuk badan setingkat kementerian, maka pemerintah Saudi menyatakan ada harapan dengan manajemen baru itu," jelas Dahnil.

Saudi percaya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pembenahan haji. Dahnil pun meminta agar isu pemotongan kuota tidak dibesar-besarkan.

"Jangan sampai nanti berkembang berita seolah-olah pemerintah Saudi sudah pasti potong kuota haji Indonesia tahun 2026. Bukan seperti itu. Itu hanya wacana yang muncul sebagai bentuk warning karena kondisi tahun ini," pungkas Dahnil.