Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Denpasar, Rabu (25/3/2026).
Paparan tersebut mencakup capaian program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, langkah penanganan, hingga pelaksanaan kebijakan strategis serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pemaparannya, Jaya Negara menyebut sejumlah indikator makro menunjukkan peningkatan pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar tercatat mencapai 85,63 persen.
"Capaian IPM Kota Denpasar tahun 2025 sebesar 85,63 persen dan tercatat menduduki peringkat tertinggi di Provinsi Bali," ujar Jaya Negara, Rabu (25/3/2026) melalui siaran pers.
Pertumbuhan ekonomi Denpasar pada 2025 berada di angka 6,11 persen. Sementara tingkat pengangguran turun dari 2,11 persen pada 2024 menjadi 1,41 persen di 2025. Angka kemiskinan juga menurun dari 2,59 persen menjadi 2,16 persen.
Di sektor kesehatan, angka harapan hidup meningkat dari 75,80 tahun pada 2024 menjadi 76,49 tahun pada 2025. Begitu juga dengan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kota Denpasar.
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3,38 triliun dan terealisasi Rp 3,56 triliun atau 105,13 persen. Adapun belanja daerah direncanakan Rp 4,08 triliun dengan realisasi Rp 3,61 triliun atau 88,48 persen.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan ditargetkan Rp 757,55 miliar dan terealisasi seluruhnya. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 58,5 miliar juga terserap sesuai rencana.
Jaya Negara berharap ke depan masukan, kritik dan saran dari DPRD Kota Denpasar bisa menyempurnakan LPKJ TA 2025. "Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama dalam membangun Kota Denpasar dengan prinsip transparan dan akuntabel," pungkasnya.
(nor/nor)










































