.webp)
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengeluarkan keputusan kontroversial. Ketua Kadin NTB, Faurani, ditunjuk menjadi Ketua TKD Prabowo-Gibran NTB, meleset dari harapan parpol koalisi yang menginginkan Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri sebagai ketua.
Langkah TKN itu menuai pro dan kontra. Beberapa kader jelas-jelas kecewa dengan penunjukan Faurani. Bagaimana nasib TKD untuk memperjuangkan Prabowo-Gibran di NTB?
Sementara, PDI Perjuangan (PDIP) masih saja mengungkit masalah penunjukan Gibran sebagai cawapres, yang dinilai dimulai kecurangan di MK. Bahkan ada ungkapan yang terlontar bahwa lembaga survei digunakan untuk pemenangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua berita politik tersebut cukup menyita perhatian pembaca detikBali dalam sepekan terakhir. Berikut rangkumannya yang kami rangkai dalam rubrik terpopuler sepekan.
Kontroversi Faurani Jadi Ketua TKD Prabowo-Gibran NTB
TKN tiba-tiba menunjuk Faurani sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran di NTB. Padahal sebelumnya, parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah berembuk dan memutuskan menunjuk Bupati Lombok Tengah yang juga Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran di NTB.
Surat Keputusan (SK) penunjukan Faurani sebagai Ketua TKD NTB termaktub dalam SK yang dikeluarkan TKN Prabowo-Gibran, Nomor: SKEP/060/TKN-PG/XI/2023. SK tersebut ditandatangani Ketua TKN Rosan Perkasa Roeslaini dan Sekretaris Nusron Wahid.
Diketahui, Faurani merupakan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) NTB. Faurani terpilih menjadi ketua Kadin NTB pada 2020. Faurani memiliki kedekatan dengan mantan Ketua Kadin Rosan Roslaeni yang kini menjabat Ketua TKN Prabowo-Gibran.
Sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) melampiaskan kekecewannya terkait penunjukan Faurani.
Ketua DPW PSI NTB Agus Kamarwan kecewa lantaran TPN Prabowo-Gibran menunjuk Faurani sebagai Ketua TKD NTB. Padahal, seluruh parpol koalisi telah bersepakat memberikan mandat kepada Pathul Bahri untuk memimpin TKD NTB.
"Secara etika berpolitik, minggu lalu pimpinan partai sudah hadir dalam rapat konsolidasi KIM. Semua sudah legawa, pikiran jernih, hati yang lapang memandatkan Ketua TKD kepada Pathul Bahri," kata Agus, Rabu (22/11/2023).
Keputusan parpol koalisi di daerah, kata Agus, seharusnya dihargai. Ia menilai orang daerah lebih memahami kondisi politik di daerahnya. Oleh karena itulah, TKN seharusnya mengambil keputusan yang sejalan dengan keinginan parpol di daerah.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PBB NTB Hilman Indra setali tiga uang. Menurutnya, parpol koalisi tetap berpegang pada putusan awal, yakni Pathul Bahri sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran NTB.
"Kami parpol telah menetapkan Pak Pathul Bahri sebagai ketua dan orang se-NTB sudah tahu. Tanpa komunikasi apa-apa, lalu tiba-tiba TKN buat SK. Ada muruah yang teman-teman partai ini dilewati. Kami ingin jaga muruah partai untuk tidak dilangkahi begitu saja," tutur Indra.
PDIP Ungkit Lagi Manipulasi Hukum di MK Berujung Gibran Bisa Cawapres
 Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (22/11/2023). Foto: Rizki Setyo Samudero/detikBali |
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih saja mengungkit masalah dugaan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian memuluskan langkah Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo Subianto. Menurut dia, rekayasa hukum itu memunculkan masalah-masalah baru.
"Ketika proses itu di awal dengan manipulasi hukum, direkayasa di Mahkamah Konstitusi. Terjadi rekayasa hukum dan muncul masalah-masalah lainnya," kata Hasto di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/11/2023).
"Bahkan kemudian aturan kepala desa tidak boleh dimobilisasi, ini dilakukan," imbuhnya.
Dia menyebut, manipulasi hukum di MK bisa dilakukan karena hubungan kekerabatan Jokowi dengan Anwar Usman. Mantan Ketua MK itu diketahui merupakan ipar Jokowi, yang belakangan diputus melanggar etik berat.
"Menggunakan hubungan kekerabatan dengan pamannya (untuk memanipulasi hukum di MK). Maka mengapa untuk menjadi pemimpin syarat-syarat etika dan moral itu sangat penting," tegas Hasto.
Answar Usman sendiri telah membantah adanya rekayasa atau manipulasi hukum di MK terkait batas usia capres-cawapres itu, termasuk ada konflik kepentingan di sana. Namun, MKMK tetap memutusnya melanggar kode etik berat, dan dipecat dari jabatan Ketua MK.
Hasto Sebut MK Bisa Diintervensi, Apalagi Hasil Survei
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga bicara hasil survei yang bisa diintervensi. Penilaian Hasto terkait survei bisa diintervensi itu dilontarkan menyikapi elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang mengalami penurunan di beberapa survei. Hasto lalu menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survei tidak," kata Hasto seusai Rapat Konsolidasi PDIP di Provinsi Bali, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/11/2023).
Hasto menyebut cara yang menurutnya mudah untuk meninggikan survei. Hasto menyinggung pemberian sembako bergambar Prabowo-Gibran.
"Caranya mudah. Di lokasi di mana sample akan diambil, lalu dibagi sembako dan beras, kan, itu sudah ada beras bergambar Pak Prabowo dan Mas Gibran," lanjut Hasto.
Meski demikian, Hasto meyakini daerah yang sudah dibagikan beras tidak akan membuat suara rakyat bungkam. Menurutnya, rakyat akan melihat kepemimpinan itu dari Ganjar-Mahfud.
"Pak Ganjar, gubernur tercepat yang mengentaskan kemiskinan. Pak Ganjar bisa tidur di rumah-rumah rakyat untuk menyerap aspirasi dan apa yang dikehendaki oleh rakyat itu. Pak Ganjar itu menyelesaikan masalah dengan cepat. Pak Ganjar ini bisa gaspol. Mana yang lain nggak punya energi. Jadi, perpaduan Pak Ganjar dan Mahfud adalah perpaduan energi untuk keunggulan Indonesia," kata Hasto.
Hasto menyampaikan dalam demokrasi pentingnya karakter kepemimpinan. Dia meyakini Ganjar-Mahfud akan membawa Indonesia lebih unggul.
Dia menegaskan Ganjar Pranowo-Mahfud Md merupakan kesatupaduan yang bisa membawa energi bagi keunggulan Indonesia.
Respons TKN Prabowo-Gibran
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro, menekankan survei sudah menjadi alat untuk memotret pandangan masyarakat. Aneh menurutnya jika ada pihak yang menilai survei bisa diintervensi terlebih jika hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.
"Survei itu adalah metode ilmiah untuk memotret pandangan atau pendapat publik yang sudah lama ada dan dipercaya di Indonesia," kata Juri kepada wartawan, Sabtu (25/11/2023).
"Maka agak aneh kalau ada orang yang saat tertentu percaya, dan saat yang lain tidak percaya. Kalau hasilnya menguntungkan dipercaya, kalau hasilnya tidak menguntungkan lantas tidak dipercaya," lanjut Juri.
Juri menilai rakyat sudah cerdas dalam memilih presiden. Juri lantas bicara kalau saat ini mayoritas masyarakat memilih Prabowo-Gibran.
"Rakyat sudah cerdas dan pintar dalam memilih calon presidennya. Jadi biarkanlah rakyat memilih sesuai kehendaknhatinya. Hati rakyat saat ini mayoritas ke Prabowo-Gibran," ujarnya.
(dpw/iws)
