.webp)
Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin rapat konsolidasi PDIP Bali di Sanur, Denpasar, Rabu (23/11/2023). Pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut dihadiri kader PDIP dari tingkat ranting hingga cabang se-Bali.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan beberapa hasil rapat konsolidasi tersebut. Salah satunya terkait instruksi kepada kader untuk turun ke bawah alias turba memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Partai ini instruksinya tunggal, turun ke bawah menangkan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar-Mahfud," tegas Hasto seusai rapat konsolidasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto optimistis kader PDIP di Bali semakin solid untuk memenangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres tahun depan. Menurutnya, solidaritas kader PDIP semakin menguat setelah baliho Ganjar-Mahfud dicopot beberapa waktu lalu. Bahkan, ia menilai militansi kader PDIP di Bali sangat tinggi.
Tanpa menyebut angka, Hasto mengungkapkan partainya menargetkan perolehan suara Ganjar-Mahfud di Bali lebih tinggi dari raihan suara pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. "Target ini telah disampaikan kepada Megawati yang menunjukkan bahwa optimisme seluruh kader partai yang menyatu dengan rakyat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud," jelasnya.
Bantah Ada Instruksi Coret Foto Jokowi di Baliho Ganjar-Mahfud
Sejumlah baliho caleg PDIP di kawasan Kota Denpasar tak lagi memajang foto Presiden Jokowi. Padahal, potret mantan Gubernur DKI Jakarta itu awalnya kerap bersanding dengan foto Megawati dan Bung Karno pada baliho caleg PDIP.
Hal itu juga terpantau di Mataram, NTB. Baliho-baliho PDIP NTB yang sebelumnya menampilkan foto Jokowi diapit oleh Bung Karno dan Megawati, lengkap dengan foto capres PDIP Ganjar Pranowo. Namun, seusai pendaftaran resmi capres-cawapres, baliho-baliho yang menampilkan foto Jokowi itu diturunkan.
Hasto membantah adanya instruksi dari DPP PDIP soal pencoretan gambar Jokowi dari baliho partai, baik caleg hingga baliho Ganjar-Mahfud. Dia menegaskan PDIP akan berjuang untuk memenangkan Ganjar-Mahfud bersama partai koalisi lainnya seperti PPP, Hanura, dan Perindo, serta relawan-relawan.
"Tidak ada perintah-perintah gitu. Baliho cerminan suara rakyat," tegas Hasto.
Hasto kemudian memuji militansi kader PDIP di Bali sangat tinggi. Menurutnya, Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki rekam jejak PDIP yang sangat kuat, mulai dari Bung Karno hingga Megawati.
Hasto menilai dukungan warga Bali terhadap PDIP merupakan kekuatan yang ikhlas. Ia mencontohkan Yenny Wahid yang mendukung Ganjar-Mahfud karena dukungan secara ikhlas. "Pasangan Ganjar-Mahfud ini adalah pasangan ikhlas, tanpa manipulasi hukum, tanpa intimidasi, tanpa menciptakan kontroversi, bahkan ijazahnya jelas," tandas Hasto.
Ungkit Lagi Manipulasi Hukum di MK
Hasto juga kembali mengungkit dugaan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian memuluskan langkah Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo Subianto. Menurut dia, rekayasa hukum itu memunculkan masalah-masalah baru.
Dia menyebut manipulasi hukum di MK terjadi karena hubungan kekerabatan Jokowi dengan Anwar Usman. Mantan Ketua MK itu diketahui merupakan ipar Jokowi, yang belakangan diputus melanggar etik berat.
"Menggunakan hubungan kekerabatan dengan pamannya (untuk memanipulasi hukum di MK). Maka mengapa untuk menjadi pemimpin syarat-syarat etika dan moral itu sangat penting," tegas Hasto.
Disinggung terkait sejumlah survei yang menyebut elektabilitas Ganjar-Mahfud masih di bawah Prabowo-Gibran, Hasto kembali menyindir soal hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan.
"Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu jauh di atas yang lain (elektabilitasnya) dalam komitmen terhadap rakyat. Maka bisa blusukan tidak melakukan rekayasa hukum, jadi menggunakan hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Itu di atas," jelasnya.
Beda Sikap PDIP ke Gibran dan Bobby
Sebelum mengikuti konsolidasi PDIP di Denpasar, Hasto sebelumnya mendampingi Megawati di acara Conference of the AFEO (CAFEO) Ke-41 di Nusa Dua, Badung. Dalam acara tersebut, Megawati menerima penghargaan tertinggi dari federasi untuk organisasi profesi keinsinyuran se-ASEAN (AFEO).
Seusai mendampingi Presiden Indonesia ke-5 itu, Hasto mengungkap alasan PDIP memecat Bobby Nasution dari kader partai. Ia menegaskan Bobby dipecat dari PDIP karena menyalahi aturan dengan mendukung Prabowo-Gibran.
"Mas Bobby memberikan dukungan (Prabowo-Gibran), konstitusi yang melarang itu. Sehingga otomatis keanggotaannya di PDI Perjuangan dengan statusnya itu gugur secara otomatis. Jadi itu yang terjadi," ungkap Hasto di Nusa Dua, Rabu.
Gibran, lanjut Hasto, berbeda dengan Bobby. Menurutnya, Gibran yang sudah menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto telah melalui suatu proses yang saat ini masih menimbulkan banyak kontroversi. "Dan menimbulkan persoalan etika serta manipulasi hukum," imbuhnya.
Hasto membantah sikap PDIP terhadap Gibran tidak tegas seperti sikap ke Bobby. Ia justru menyinggung konstitusi sudah di atas aturan partai. "Ya konstitusi itu lebih tegas di atas peraturan, di atas segalanya," ujarnya.
(iws/iws)
