
Peringatan DPRD Palopo soal Pemkot Fokus Biayai Pilwalkot Meski Dililit Utang
DPRD Palopo mewanti-wanti pemkot bakal menunda sejumlah pembayaran utang senilai total Rp 250 miliar ke pihak ketiga karena akan fokus membiayai pilwalkot.
DPRD Palopo mewanti-wanti pemkot bakal menunda sejumlah pembayaran utang senilai total Rp 250 miliar ke pihak ketiga karena akan fokus membiayai pilwalkot.
DPRD Palopo mengingatkan pemkot tetap membayar utang sebesar Rp 250 miliar meski tengah fokus untuk membiayai Pilwalkot Palopo 2024.
Pemkot Palopo menunda pembayaran utang ke pihak ketiga sebesar Rp 250 miliar tahun ini karena akan fokus membiayai pilwalkot.
Gerbong mutasi besar-besaran terhadap pejabat lingkup Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), diwacanakan bergerak di tengah polemik utang Rp 250 miliar.
Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani mempertimbangkan akan melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel).
DPRD Palopo mendesak Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani melakukan mutasi pejabat imbas utang Rp 250 miliar. Perombakan pejabat mulai kepala OPD, camat hingga lurah.
Wakil Ketua DPRD Palopo Abdul Salam meminta Pj Wali Kota Asrul Sani melakukan mutasi atau reshuffle terhadap kepala OPD imbas utang membengkak Rp 250 miliar.
Pemkot Palopo menahan diri untuk menjalankan program pembangunan di 2024. Anggaran belanja infrastruktur dibatasi demi menutupi utang Rp 250 miliar di 2023.
Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), berencana mengurangi pembangunan proyek infrastruktur di tahun 2024.
Pemkot Palopo kesulitan membayar tunggakan utang Rp 119 miliar tahun 2023. Pemkot berdalih PAD yang diharapkan untuk membayar tunggakan belum sesuai target.