.webp)
Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Salam meminta Pj Wali Kota Asrul Sani melakukan mutasi atau reshuffle terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) imbas utang pemerintah membengkak Rp 250 miliar. Dia menilai kebijakan ini mesti dilakukan dengan harapan memulihkan birokrasi.
"DPRD mendesak Pj Wali Kota dan Sekda Palopo segera melakukan reshuffle kepala OPD, setidaknya ini untuk penyegaran di struktur eksekutif," kata Abdul Salam kepada detikSulsel, Jumat (22/3/2024).
Salam mengungkapkan, struktur di Pemkot Palopo sudah tidak sehat. Kondisi itu tergambar dari adanya utang Rp 250 miliar yang membengkak sejak 2023 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengelolaan keuangan daerah yang amburadul, mengakibatkan Pemkot mengalami devisit. Seharusnya Pj Wali Kota peka melihat kondisi ini, sebelumnya kita sudah usulkan agar segera melakukan pergantian tapi tidak ditindaklanjuti," ungkapnya.
Tak hanya tingkat kepala OPD, legislator partai NasDem itu juga meminta Pj Wali Kota Palopo melakukan pergantian di tingkat camat dan lurah di Kota Palopo. Hal tersebut demi menjaga tingkat netralitas menjelang Pilwalkot 2024.
"Karena tahun ini akan dilangsungkan Pilwalkot, maka kami minta juga camat dan lurah juga dilakukan pergantian. Ini untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pilwalkot nanti, karena tentu kita mau tatanan struktur di Pemkot ini beretika," ucapnya.
Salam menambahkan, semua fraksi di DPRD Kota Palopo sudah sepakat atas hal tersebut. DPRD Palopo mengaku akan melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jika Asrul Sani tidak kunjung menjalankan rekomendasinya.
"Bilamana hal ini tidak ditindaklanjuti, maka DPRD akan membawa rekomendasi atas pendapat fraksi-fraksi yang dituangkan dalam pengesahan APBD 2024 sebelumnya untuk dibawa ke Menteri Dalam Negeri," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo Roadatul Jannah mengutarakan, utang Pemkot Palopo di tahun 2023 tembus Rp 250 miliar. Dia mengatakan utang tersebut termasuk revitalisasi Stadion Lagaligo yang akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2024.
"Fokus APBD induk tahun ini menyelesaikan sisa utang di 2022 lalu, karena utang 2023 ini kan masih sementara audit BPK, perhitungan kotor kurang lebih Rp 250 miliar," ucap Roadatul.
Pemkot pun terpaksa menahan diri untuk menjalankan program pembangunan di 2024. Anggaran belanja infrastruktur dibatasi demi melunasi utang secara bertahap.
"Jadi bisa saja pelunasannya kami anggarkan nanti di APBD Perubahan atau APBD induk 2025," ucap Roadatul.
(sar/ata)
