.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), bakal menunda sejumlah pembayaran utang senilai Rp 250 miliar ke pihak ketiga karena akan fokus membiayai pemilihan wali kota (pilwalkot). DPRD Palopo pun mewanti-wanti pemkot tetap membayarnya secara bertahap.
Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Abdul Salam mengatakan utang sebesar Rp 250 miliar merupakan tanggung jawab pemkot. Sehingga, dia meminta pemkot tak hanya fokus membiayai pilwalkot saja.
"Pada dasarnya pemkot wajib untuk melakukan pembayaran terkait utang belanja," kata Salam kepada detikSulsel, Kamis (16/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyampaikan pihaknya akan memfasilitasi para pihak ketiga atau perusahaan rekanan untuk mencari solusi pembayaran utang Pemkot Palopo. Salam menyebut pembayaran utang Pemkot dengan total Rp 250 miliar memang tidak bisa diselesaikan tahun ini lantaran adanya beban biaya Pilwalkot 2024.
"Insyaallah kita legislatif akan memfasilitasi para rekanan ke eksekutif untuk mencari solusi bersama dalam progres pembayaran utang ini. Memang pembayarannya tidak bisa langsung 100% di tahun 2024, karena banyak beban juga seperti pilwalkot," ungkapnya.
Lebih lanjut, Salam menegaskan pembayaran utang tersebut diselesaikan secara bertahap. Di samping itu, dirinya juga meminta pemkot memprioritaskan penanganan banjir di Palopo.
"Saya tegaskan kepada pihak pemkot supaya melakukan pembayaran utang secara bertahap. Kemudian kami ingatkan juga agar penanganan banjir juga harus jadi prioritas karena ini sudah mendesak," ucapnya.
Pemkot Palopo Prioritaskan Pilwalkot
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Palopo Raodhatul Jannah mengatakan penundaan pembayaran utang dilakukan karena Pemkot Palopo akan fokus membiayai pilwalkot. Namun dia memastikan pihaknya akan tetap membayar utang yang tersisa.
"Tetap akan dibayar, kita akan anggarkan di perubahan nanti. Alasannya, ya ada skala prioritas kami dahulukan seperti anggaran Pilwalkot 2024," kata Raodhatul kepada detikSulsel, Rabu (15/5).
Menurutnya, sisa utang akan dibayarkan secara bertahap. Selain melalui APBD Perubahan 2024, pembayaran utang akan kembali difokuskan pada APBD 2025.
"Utang (pelunasannya) bertahap juga, ada nanti dianggarkan di perubahan, ada juga di pokok 2025. Pasti mi fokus 2025 untuk itu (bayar utang)," bebernya.
Raodha menyebut utang Pemkot Palopo yang akan menyusul dibayarkan merupakan utang pihak ketiga atas pengerjaan beberapa proyek fisik yang terlaksana pada tahun 2023 lalu. Dia pun meminta pengertian atas kondisi keuangan Pemkot Palopo saat ini.
"Rata-rata itu utang pihak ketiga, ada beberapa proyek fisik kemarin yang belum terbayar. Jumlah itu (Rp 250 miliar) sebenarnya belum pasti karena perhitungan BPK juga belum keluar. Yang pastinya kalau statusnya utang pasti dibayar," ujarnya.
Anggaran Pilwalkot Rp 40 Miliar
Raodha mengungkapkan anggaran untuk Pilwalkot Palopo juga cukup besar. Sementara Pemkot Palopo baru melakukan pencairan sebesar Rp 40 persen.
"Total anggaran pilwalkot sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) itu Rp 32 miliar, KPU Rp 23 miliar kalau Bawaslu Rp 8 miliar. Sudah tahap 40% kami cairkan," kata
Raodah mengungkapkan, pencairan anggaran pilwalkot akan dilakukan secara bertahap. Dia pun memastikan, pencairan anggaran 60 persen dana pilwalkot itu akan dilakukan pada bulan Juni nanti.
"Bertahap, Juni nanti baru dicairkan lagi 60%," ungkapnya.
(asm/hsr)
