Desakan Mutasi Besar-besaran Pejabat Pemkot Palopo Imbas Utang Rp 250 M

Palopo -

Desakan untuk melakukan reshuffle atau mutasi besar-besaran terhadap pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyeruak imbas utang Rp 250 miliar. Struktur organisasi perangkat daerah (OPD) diminta dirombak, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, camat hingga lurah.

Diketahui, Pemkot Palopo mengalami defisit APBD tahun 2023 sehingga menimbulkan utang sebesar Rp 250 miliar. Program perencanaan pemerintah ikut terhambat lantaran alokasi anggaran tahun 2024 dibatasi demi fokus menutupi utang.

"DPRD mendesak Pj Wali Kota dan Sekda Palopo segera melakukan reshuffle kepala OPD, setidaknya ini untuk penyegaran di struktur eksekutif," tegas Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Abdul Salam kepada detikSulsel, Jumat (22/3/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Abdul Salam menilai pengelolaan keuangan Pemkot Palopo amburadul sehingga memicu defisit. Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani dituntut menuntaskan persoalan itu.

"Seharusnya Pj Wali Kota peka melihat kondisi ini, sebelumnya kita sudah usulkan agar segera melakukan pergantian tapi tidak ditindaklanjuti," ujarnya.

Abdul Salam juga menyarankan dilakukan perombakan pejabat tingkat camat hingga lurah. Kebijakan ini dinilai mesti dilakukan menjelang momen Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Palopo 2024.

"Karena tahun ini akan dilangsungkan Pilwalkot, maka kami minta juga camat dan lurah juga dilakukan pergantian," kata legislator fraksi NasDem ini.

Dia berharap, Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani mempertimbangkan rekomendasi DPRD Palopo itu untuk diterapkan. Permintaan ini kata Abdul Salam, juga demi jalannya birokrasi yang lebih baik.

"Ini untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pilwalkot nanti, karena tentu kita mau tatanan struktur di Pemkot ini beretika," lanjut Abdul Salam.

Abdul Salam menuturkan, persoalan yang dialami Pemkot Palopo sudah dibahas seluruh fraksi DPRD Palopo. Jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan, legislatif akan melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Bilamana hal ini tidak ditindaklanjuti, maka DPRD akan membawa rekomendasi atas pendapat fraksi-fraksi yang dituangkan dalam pengesahan APBD 2024 sebelumnya untuk dibawa ke Menteri Dalam Negeri," imbuhnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo Roadatul Jannah mengutarakan, pemerintah terpaksa mengurangi belanja di APBD 2024. Kebijakan ini dilakukan agar utang bisa dilunasi.

"Fokus APBD induk tahun ini menyelesaikan sisa utang di 2022 lalu, karena utang 2023 ini kan masih sementara audit BPK, perhitungan kotor kurang lebih Rp 250 miliar," ucap Roadatul kepada wartawan.

Roadatul mengatakan, tunggakan utang akan dibayar secara bertahap. Jika kemampuan keuangan daerah belum normal, utang berpotensi baru bisa diselesaikan tahun depan.

"Jadi bisa saja pelunasannya kami anggarkan nanti di APBD Perubahan atau APBD induk 2025," tambah Roadatul.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Program Infrastruktur 2024 Terdampak

Total utang Pemkot Palopo Rp 250 miliar didominasi dari sektor infrastruktur. Pemerintah terpaksa menekan belanja fisik tahun ini, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Palopo yang anggarannya dikurangi.

"Seperti yang kita ketahui keuangan Pemkot Palopo saat ini sedang tidak baik dan banyak utang belanja yang harus diselesaikan, makanya berimbas pada alokasi belanja infrastruktur," ujar Kepala Dinas PUPR Palopo Harianto saat dikonfirmasi, Jumat (22/3).

Harianto mengatakan, frekuensi belanja di dinasnya terjun bebas dibanding tahun lalu. Tahun 2024 ini, pihaknya hanya mengelola anggaran Rp 12 miliar dimana Rp 4 miliar di antaranya untuk perbaikan jalan.

"Padahal tahun 2023 lalu itu sampai Rp 50 miliar. (Tahun ini) Kalau untuk perbaikan jalan rusak di dalam kota cuma sebesar Rp 4 miliar," ungkapnya.

Anggaran yang minim itu membuat Dinas PUPR Palopo hanya bisa melakukan perbaikan jalan rusak dengan cara ditambal. Pihaknya akan kesulitan untuk melakukan pembangunan baru.

"Banyak ruas jalan yang memang harus kami benahi. Cuma anggarannya seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak. Nanti kita usahakan yang skala prioritas saja tahun ini," imbuh Harianto.