.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), menunda pembayaran utang ke pihak ketiga sebesar Rp 250 miliar tahun ini. Penundaan dilakukan karena Pemkot Palopo akan fokus membiayai pilwalkot.
"Tetap akan dibayar, kita akan anggarkan di perubahan nanti. Alasannya, ya ada skala prioritas kami dahulukan seperti anggaran Pilwalkot 2024," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Palopo Raodhatul Jannah kepada detikSulsel, Rabu (15/5/2024).
Dia menyebut sisa utang akan dibayarkan secara bertahap. Selain melalui APBD Perubahan 2-24, pembayaran utang akan kembali difokuskan pada APBD 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Utang (pelunasannya) bertahap juga, ada nanti dianggarkan di perubahan, ada juga di pokok 2025. Pasi mi fokus 2025 untuk itu (bayar utang)," bebernya.
Raodha menyebut utang Pemkot Palopo yang akan menyusul dibayarkan merupakan utang pihak ketiga atas pengerjaan beberapa proyek fisik yang terlaksana pada tahun 2023 lalu. Dia pun meminta pengertian atas kondisi keuangan Pemkot Palopo saat ini.
"Rata-rata itu utang pihak ketiga, ada beberapa proyek fisik kemarin yang belum terbayar. Jumlah itu (Rp 250 miliar) sebenarnya belum pasti karena perhitungan BPK juga belum keluar. Yang pastinya kalau statusnya utang pasti dibayar," ujarnya.
Lebih jauh, Raodha mengungkapkan anggaran untuk Pilwalkot Palopo juga cukup besar. Sementara Pemkot Palopo baru melakukan pencairan sebesar Rp 40 persen.
"Total anggaran pilwalkot sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) itu Rp 32 miliar, KPU Rp 23 miliar kalau Bawaslu Rp 8 miliar. Sudah tahap 40% kami cairkan," kata
Raodah mengungkapkan, pencairan anggaran pilwalkot akan dilakukan secara bertahap. Dia pun memastikan, pencairan anggaran 60 persen dana pilwalkot itu akan dilakukan pada bulan Juni nanti.
"Bertahap, Juni nanti baru dicairkan lagi 60%," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, KPU Palopo mengeluhkan terlambatnya pencairan anggaran yang dilakukan Pemkot. Ketua KPU Kota Palopo Irwandi Djumadin pun mengakui sudah sering menghubungi pihak Pemkot, namun pihaknya belum mendapat jawaban pasti, sehingga dirinya menilai Pemkot Palopo tidak serius menyukseskan Pilwalkot 2024.
"Kenapa saya katakan Pemkot tidak serius, karena pemkot tidak memasukkan anggaran Pilwalkot dalam skala prioritas. Bayangkan saja, ketika kami bersama Ketua Bawaslu Kota Palopo menemui Kepala BPKAD mempertanyakan tidak dicairkannya sisa anggaran tahap pertama, kepala BPKAD menjawab bahwa pihaknya lupa memasukkan anggaran pilkada sebagai salah satu mata anggaran yang harus dibayarkan pada Januari 2023. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami, apakah mereka benar serius mau sukseskan Pilwakot," ujar Irwandi kepada detikSulsel, Rabu (24/4).
(asm/asm)
