.webp)
Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Salam mengingatkan Pemkot Palopo tetap membayar utang sebesar Rp 250 miliar meski tengah fokus untuk membiayai Pilwalkot Palopo 2024. Salam juga meminta pemkot untuk menetapkan prioritas anggaran lain selain pilwalkot.
"Pada dasarnya pemkot wajib untuk melakukan pembayaran terkait utang belanja," kata Salam kepada detikSulsel, Kamis (16/5/2024).
Salam mengungkapkan, DPRD Palopo juga akan memfasilitasi para pihak ketiga atau perusahaan rekanan untuk mencari solusi pembayaran utang Pemkot Palopo. Kata dia, pembayaran utang Pemkot dengan total Rp 250 miliar memang tidak bisa diselesaikan tahun ini lantaran adanya beban biaya Pilwalkot 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Insyaallah kita legislatif akan memfasilitasi para rekanan ke eksekutif untuk mencari solusi bersama dalam progres pembayaran utang ini. Memang pembayarannya tidak bisa langsung 100% di tahun 2024, karena banyak beban juga seperti pilwalkot," ungkapnya.
Dia pun menegaskan, pembayaran utang tersebut diselesaikan secara bertahap. Di samping itu, dirinya juga meminta pemkot memprioritaskan penanganan banjir di Palopo.
"Saya tegaskan kepada pihak pemkot supaya melakukan pembayaran utang secara bertahap. Kemudian kami ingatkan juga agar penanganan banjir juga harus jadi prioritas karena ini sudah mendesak," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Palopo memastikan menunda pembayaran utang ke pihak ketiga sebesar Rp 250 miliar tahun ini. Penundaan dilakukan karena Pemkot Palopo fokus membiayai Pilwalkot 2024.
Rencananya, sisa utang akan dibayarkan secara bertahap melalui APBD Perubahan 2024. Kemudian sisanya akan lanjut difokuskan pada APBD 2025 nanti.
"Utang (pelunasannya) bertahap juga, ada nanti dianggarkan di perubahan, ada juga di pokok 2025. Pasi mi fokus 2025 untuk itu (bayar utang)," jelas BPKAD Palopo Raodhatul Jannah kepada detikSulsel, Rabu (15/5).
(asm/ata)
