.webp)
Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani mempertimbangkan akan melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Desakan mutasi pejabat sebelumnya digaungkan DPRD Palopo imbas utang pemerintah Rp 250 miliar.
"Tentu kami akan pertimbangkan soal itu (mutasi)," kata Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani kepada detikSulsel, Selasa (26/3/2024).
Asrul mengakui banyak menerima desakan untuk melakukan evaluasi terhadap struktur jabatan saat ini. Namun Asrul masih mengkaji kapan kebijakan mutasi itu dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Desakan mutasi atau rotasi pejabat ini dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD kita pastinya pertimbangkan, nanti kalau sudah waktunya," ungkapnya.
Asrul lantas menanggapi pembengkakan utang Pemkot Palopo hingga Rp 250 miliar. Menurutnya, defisit anggaran yang terjadi Pemkot Palopo tahun 2023 lalu dikarenakan adanya asumsi pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak tepat.
"Jadi ada asumsi PAD yang tidak terserap dengan baik, itukan jadi defisit. Pemkot pasti akan bayar, inikan lagi pemerintahan akan berkelanjutan terus kan," ucap Asrul.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Abdul Salam mendesak dilakukan reshuffle atau mutasi besar-besaran terhadap pejabat Pemkot Palopo menyeruak imbas utang Rp 250 miliar. Struktur OPD bahkan diminta dirombak, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, camat hingga lurah.
"DPRD mendesak Pj Wali Kota dan Sekda Palopo segera melakukan reshuffle kepala OPD, setidaknya ini untuk penyegaran di struktur eksekutif," tegas Abdul Salam saat dikonfirmasi, Jumat (22/3).
Abdul Salam menilai pengelolaan keuangan Pemkot Palopo amburadul sehingga memicu defisit. Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani dituntut menuntaskan persoalan itu.
"Seharusnya Pj Wali Kota peka melihat kondisi ini, sebelumnya kita sudah usulkan agar segera melakukan pergantian tapi tidak ditindaklanjuti," ujarnya.
(sar/hmw)
