.webp)
Gerbong mutasi besar-besaran terhadap pejabat lingkup Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), diwacanakan bergerak di tengah polemik utang Rp 250 miliar. Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani sementara mempertimbangkan kebijakan perombakan struktur jabatan tersebut di masa pemerintahannya.
Desakan mutasi pejabat itu mengemuka usai digaungkan DPRD Kota Palopo. Pihak legislatif meminta ada penyegaran birokrasi di Pemkot Palopo dengan harapan pemerintahan ke depan berjalan lebih baik.
"Tentu kami akan pertimbangkan soal itu (mutasi pejabat)," ungkap Asrul saat dihubungi detikSulsel, Selasa (26/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asrul Sani mengaku desakan mutasi tidak hanya datang dari DPRD Palopo. Dia menuturkan pihaknya banyak menerima masukan untuk melakukan rotasi pegawai.
"Desakan mutasi atau rotasi pejabat ini dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD kita pastinya pertimbangkan," ujarnya.
Namun Asrul Sani belum membeberkan kapan agenda mutasi itu akan dijalankan. Pihaknya akan melakukan kajian dan evaluasi terlebih dahulu.
"(Jadwal mutasi pejabat) Nanti kalau sudah waktunya," ungkap Asrul Sani yang juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulsel ini.
Di satu sisi, Asrul Sani berkomitmen menyelesaikan permasalahan utang pemerintah. Dia membeberkan, utang tersebut timbul karena adanya defisit anggaran yang juga dipicu target pendapatan asli daerah (PAD) tidak maksimal.
"Jadi ada asumsi PAD yang tidak terserap dengan baik, itukan jadi defisit. Pemkot pasti akan bayar, ini kan lagi pemerintahan akan berkelanjutan terus kan," ucap Asrul Sani.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo Roadatul Jannah mengatakan, perkara utang tersebut membuat Pemkot terpaksa mengurangi belanja di APBD 2024. Pihaknya berupaya mengurangi beban utang yang ada saat ini.
"Fokus APBD induk tahun ini menyelesaikan sisa utang di 2022 lalu, karena utang 2023 ini kan masih sementara audit BPK, perhitungan kotor kurang lebih Rp 250 miliar," ucap Roadatul kepada wartawan.
Roadatul melanjutkan, tunggakan utang akan dibayar secara bertahap. Dia menargetkan utang tersebut paling lambat dituntaskan dan dianggarkan pembayarannya di APBD 2025.
"Jadi bisa saja pelunasannya kami anggarkan nanti di APBD Perubahan atau APBD induk 2025," tambah Roadatul.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Pengelolaan Keuangan Jadi Sorotan
Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Abdul Salam menyesalkan adanya tunggakan utang Pemkot Rp 250 miliar. Dia menyinggung pengelolaan keuangan pemerintah tidak berjalan baik.
"Pengelolaan keuangan daerah yang amburadul, mengakibatkan Pemkot mengalami defisit," tegas Abdul Salam kepada wartawan, Jumat (22/3).
Abdul Salam menyebut Asrul Sani seharusnya peka dan bertindak cepat mengatasi persoalan ini. Pihaknya pun mengusulkan dilakukan mutasi pejabat.
"DPRD mendesak Pj Wali Kota dan Sekda Palopo segera melakukan reshuffle kepala OPD, setidaknya ini untuk penyegaran di struktur eksekutif," tuturnya.
Abdul Salam tidak hanya mengusulkan mutasi di jajaran kepala OPD saja. Struktur jabatan tingkat bawah, baik camat hingga lurah juga diminta untuk dirombak menjelang Pilwalkot 2024.
"Karena tahun ini akan dilangsungkan Pilwalkot, maka kami minta juga camat dan lurah juga dilakukan pergantian," beber legislator fraksi NasDem ini.
Dia berharap, Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani mempertimbangkan rekomendasi DPRD Palopo itu untuk diterapkan. Permintaan ini kata Abdul Salam, juga demi perbaikan birokrasi.
"Ini untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pilwalkot nanti, karena tentu kita mau tatanan struktur di Pemkot ini beretika," imbuhnya.
Simak Video "Video: 3 Tersangka Kerusuhan DPRD Makassar Terancam Dipenjara Seumur Hidup"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)
