Otorita Borobudur Bicara Dampak Kenaikan PPN 12% di Pariwisata

Ilustrasi pajak. Foto: dok. Getty Images/Khanchit Khirisutchalual

Jogja -

Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) bicara dampak Kenaikan Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 terhadap pariwisata khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Direktur Utama BPOB, Agustin Peranginangin, menjelaskan kenaikan PPN ini memang perintah undang-undang dan harus dilaksanakan pemerintah. Meski mengaku dilema, namun ia optimis tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pariwisata.

"Kami optimis ini (kenaikan PPN) tidak mengurangi kunjungan ke Jogja. Optimis di sini maksudnya kita tindak lanjuti dengan inisiatif-inisiatif dari pemerintah, apakah nanti akan ada insentif khusus ke sektor pariwisata," jelas Angin sapaan karibnya, kepada wartawan di Kota Jogja, Senin (23/12/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi memang kami belum punya kajian ya soal berapa tingkat kerentanan (terhadap) wisatawan yang datang ke Jogja dengan kenaikan pajak ini," sambung Angin.

Meski begitu Angin tetap menaruh harap beberapa aspek yang berkaitan dengan sektor pariwisata tidak terdampak kebijakan tersebut.

"Harapan kami, tidak semua transaksi akan terkena (kenaikan pajak) khususnya pembelian tiket (transportasi) atau yang berkaitan langsung dengan pariwisata," ujarnya.

Disinggung mengenai program yang dihadirkan pihaknya pada tahun depan, Angin menjelaskan BPOB akan merealisasikan salah satu program terobosan dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yakni Gerakan Wisata Bersih.

Ia menjelaskan selama ini pelaksanaan kebersihan di destinasi wisata belum maksimal. Menurutnya masih banyak detail-detail kecil yang perlu diperbaiki.

"Nah Bu Menteri (Menpar) melihat sering sekali kita gagal di hal-hal kecil, toilet misalnya. Destinasinya sudah bagus tapi pas dilihat toiletnya tidak bagus, pas lihat parkirnya tidak ramah," terang Angin.

"Tentu ini tidak dikerjakan sendiri, kolaborasi, jadi semua industri baik industri pariwisata dan juga yang terkait dengan pariwisata. Kita ada salah satu industri pengolahan sampah juga akan terlibat," lanjutnya.

Menurut Angin, BPOB menyiapkan dua kawasan untuk menjadi percontohan awal yakni kawasan sumbu filosofi mulai Tugu Pal Putih hingga Malioboro, lalu Pantai Parangtritis, Bantul.

"Satu kawasan di sekitar Malioboro, Tugu-Malioboro dan kedua pantai, kawasan Parangtritis mungkin, kalau bisa didorong ke arah barat kawasan Baron di Gunungkidul," papar Angin.

Nantinya di dua dua lokasi percontohan, kata Angin, digelar sejumlah kegiatan. Seperti edukasi hingga pengelolaan sampah tanpa memakan anggaran baru.

"Khusus Malioboro tidak mudah, dalam arti kalau kita membangun toilet misalnya tidak semudah itu. Karena dia sudah ada tata ruang yang ketat sudah kita ajukan juga ke UNESCO," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya mengupayakan toilet-toilet yang dikelola swasta atau melakukan peremajaan ulang toilet-toilet yang bukan milik pemerintah.

"Di Parangtritis juga seperti itu, sampah plastik bukan semata produksi masyarakat yang tinggal di Bantul saja atau wisatawan yang datang ke Bantul saja, tapi bisa jadi juga dibawa dari sungai datang ke sana tempat lain," pungkasnya.