Marak Kecelakaan Kapal, KNKT Ungkap Sederet Masalah di Pelabuhan

Sebuah Kapal Motor (KM) Ladang Pertiwi tenggelam di Selat Makassar. KM tujuan Kepulauan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep itu membawa 43 penumpang — Ilustrasi kecelakaan kapal. Foto: Dok. detikcom

Sleman -

Kecelakaan kapal beruntun terjadi beberapa waktu terakhir, meliputi KMP Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona V. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menyebut masih ada beberapa masalah terkait keselamatan transportasi di laut.

"Kemarin sudah saya sampaikan ke Komisi V dan ada beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan di laut. Jadi seperti masalah untuk pengawasan kapal yang mau berangkat, seperti apa, termasuk pendapat cuaca itu," kata Soerjanto ditemui wartawan di Sleman, Kamis (24/7/2025).

Dia menyampaikan, masih banyak hal yang perlu perbaikan. Terutama memastikan kelaikan kapal yang digunakan untuk menyeberang. Sebelum berlayar, harus dipastikan tanda pada lambung kapal yang menunjukkan batas aman muatan tidak tenggelam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah ini juga banyak hal yang perlu diperbaiki di penyeberangan ini, termasuk masalah kelaikan kapal. Harus diyakinkan benar bahwa ketika berangkat, garis muat itu atau garis namanya plimsoll marking itu tidak boleh tenggelam. Nah itu penting," ujarnya.

Selain itu, belum semua pelabuhan memiliki timbangan untuk mengukur berat kendaraan yang dimuat di kapal. Padahal, penghitungan berat tersebut memengaruhi stabilitas kapal.

"Nah kadang-kadang ada pelabuhan penyeberangan yang tidak ada timbangannya, bagaimana mereka mau menghitung stabilitasnya? Karena tidak ada informasi berat dari kendaraan. Nah ini juga tidak semua pelabuhan ada alat timbang. Ini juga satu permasalahan sendiri dan perlu diketahui stabilitas kapal itu adalah yang vital," jelanya.

Masalah lain yang ditemukan adalah saat proses pengikatan atau lashing untuk memastikan kendaraan tidak bergeser dan kapal tetap stabil. Proses ini menurutnya akan menambah waktu bongkar muat kapal dan memperpanjang antrean di pelabuhan.

"Otomatis ini akan berdampak kepada standar pelayanan minimum untuk kapasitas dari dermaga. Nah ketika kita menerapkan aturan-aturan juga akan berdampak kepada antrean yang panjang. Ini yang juga tidak mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini. Karena dalam perhitungan kapasitas pelabuhan saat ini, itu tidak diperhitungkan waktu untuk pelashingan dan waktu untuk perhitungan stabilitas," katanya.

Untuk mengantisipasi antrean akibat penambahan waktu sandar kapal, maka KNKT menyarankan untuk bisa menambah dermaga.

"Nah antisipasinya apa? Harus nambah dermaga, supaya ketika diberangkatkan kapal dalam kondisi laik. Laik itu kapalnya secara teknis laik, administrasinya laik. Dua-duanya harus dipenuhi, termasuk krunya harus laik. Krunya, termasuk cuacanya harus laik untuk dilayari. Itu baru dikatakan laik laut," jelasnya.

KNKT juga merekomendasikan agar BMKG bisa hadir di pelabuhan penyeberangan. Mengingat cuaca di daerah tropis sangat dinamis.

"Cuaca di Indonesia, di daerah tropis itu sangat dinamis. Dan karena sekarang perubahan global ini, perubahan iklim itu begitu sangat dinamis, jadi makin kita memerlukan keterlibatan BMKG secara masif. Nah kami juga sudah merekomendasikan BMKG itu harus hadir di pelabuhan penyeberangan," pungkasnya.