Apa yang Terjadi Jika Darurat Militer Korea Selatan Dilakukan? Ini Dampaknya

South Koreans hold signs reading — Ilustrasi dampak darurat militer Korsel. Foto: AP/Lee Jin-man

Daftar Isi

Sekilas tentang Darurat Militer Korea Selatan
Sejumlah Dampak Darurat Militer Korea Selatan

Jogja - Belakangan ini publik di seluruh dunia dikejutkan dengan kabar mengenai situasi darurat militer yang terjadi di Korea Selatan, sehingga memicu situasi menegangkan dan reaksi keras dari masyarakat di sana. Lantas, apabila darurat militer Korea Selatan benar-benar terjadi, apa dampak yang akan dialami oleh negara tersebut?

Oxford Learner's Dictionaries mendefinisikan martial law atau darurat militer sebagai situasi ketika tentara suatu negara menguasai suatu wilayah alih-alih polisi selama masa sulit. Sementara itu, menurut KBBI, darurat militer adalah keadaan darurat suatu wilayah yang dikendalikan oleh militer sebagai pemimpin tertinggi.

Secara umum, darurat militer berlaku saat sebuah negara menghadapi situasi ancaman berbahaya dan cukup serius. Oleh karenanya, diperlukannya pihak militer untuk mengambil alih situasi tersebut.

Lantas seperti apa dampak darurat militer Korea Selatan jika dilakukan? Simak penjelasannya berikut ini.

Sekilas tentang Darurat Militer Korea Selatan

Sebelumnya terlebih dahulu mari simak kilas balik tentang apa yang tengah terjadi di Korea Selatan baru-baru ini. Dikutip dari laman Aljazeera, pada Selasa (3/12) sekitar pukul 11 malam waktu setempat Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer melalui sebuah pidato yang disiarkan di stasiun televisi.

Pada saat itu Presiden Yoon menyampaikan tuduhan terkait Partai Demokrat yang bersimpati dengan Korea Utara sekaligus terlibat kegiatan yang dianggap sebagai antinegara. Oleh karenanya, Presiden Yoon menyerahkan kendali kepada militer.

Tak berlangsung lama, pihak politisi Korea Selatan memberikan reaksi keras terhadap pidato yang telah disampaikan oleh Presiden Yoon saat itu. Mereka menganggap tindakan tersebut merupakan bentuk inkonstitusional yang sifatnya ilegal. Bahkan pemimpin oposisi Lee Jae-myung memberikan desakan agar anggota parlemen Partai Demokrat untuk segera berkumpul dan memberikan suara guna memberikan penolakan terhadap deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Yoon tersebut.

Deklarasi tersebut tidak hanya mendapatkan reaksi keras dari para petinggi, tetapi juga publik Korea Selatan. Setidaknya ada ribuan orang yang dengan cepat turun ke jalan untuk menolak deklarasi tersebut. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menuntut agar sang presiden mundur dari jabatannya.

Di sisi lain pihak parlemen Korea Selatan juga mengambil langkah yang tergolong cepat. Mereka dengan segera melewati barikade dan memasuki ruang sidang. Tercatat ada 190 dari 300 anggota Majelis Nasional Korea Selatan yang hadir pada sidang tersebut. Tak perlu waktu yang lama bagi mereka untuk segera mengambil suara dan memutuskan secara bulat bahwa mereka menolak dekrit yang telah disampaikan oleh Presiden Yoon.

Sementara itu, pada hari Rabu (4/12/2024) sekitar pukul 04.30 pagi waktu setempat, Presiden Yoon mengumumkan dirinya membatalkan keputusannya. Pasukan militer yang dikirim dalam darurat militer juga akan ditarik.

Sejumlah Dampak Darurat Militer Korea Selatan

Lantas bagaimana dampak darurat militer Korea Selatan apabila hal tersebut benar-benar terjadi? Ternyata dampak yang muncul dari deklarasi Presiden Yoon terkait darurat militer, tidak hanya terjadi saat kebijakan tersebut dilaksanakan. Sebaliknya, dampak yang dihasilkan telah mulai terlihat tak lama setelah pencabutan deklarasi tersebut resmi disampaikan kepada publik.

Diungkap oleh The Guardian, setelah situasi menegangkan yang terjadi di Korea Selatan akibat deklarasi darurat militer Presiden Yoon Suk-yeol dibatalkan, masyarakat di sana merasakan dampak yang cukup besar. Salah satunya berkaitan dengan perasaan bingung dan juga sedih.

Dikatakan bahwa generasi tua di sana merasa darurat militer dianggap serupa dengan kediktatoran. Hal ini dirasakan karena mereka adalah sosok yang telah berjuang melawan kediktatoran militer selama hidupnya. Berbeda dengan generasi muda Korea Selatan yang justru merasa deklarasi Presiden Yoon justru membuat mereka malu. Alasannya karena situasi tersebut merusak reputasi negara Korea Selatan di mata dunia.

Sementara itu, dampak dari deklarasi Presiden Yoon juga muncul dari dunia politik negara tersebut. Partai oposisi utama Korea Selatan dikatakan menuntut agar Presiden Yoon mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Korea Selatan karena dituduh telah melakukan 'pemberontakan'. Tak hanya itu, kelompok serikat buruh juga menyatakan 'pemogokan umum tanpa batas waktu' hingga Presiden Yoon mengundurkan diri. Mereka menganggap sang presiden telah melakukan 'tindakan yang tidak rasional dan antidemokrasi.'

Lebih lanjut dijelaskan dalam laman Amnesty International bahwa peneliti Asia Timur Amnesty International bernama Boram Jang memberikan pandangannya terkait darurat militer yang sempat diumumkan oleh Presiden Yoon. Situasi tersebut dianggap tindakan yang tidak boleh dilakukan, terutama kaitannya dengan hak asasi manusia.

Kemudian Presiden Yoon juga seharusnya menjelaskan alasan mengapa dirinya memberlakukan darurat militer dengan mempertimbangkan tidak adanya tindakan yang membatasi hak asasi manusia. Apabila deklarasi darurat militer dilakukan, maka akan menjadi ancaman terkait batalnya kemajuan yang telah dicapai oleh Korea Selatan dengan penuh susah payah selama puluhan tahun.

Tidak hanya itu, dampak darurat militer Korea Selatan juga memberikan berpengaruh pada hak asasi manusia. Bahkan situasi ini juga dapat berubah menjadi sebuah pelanggaran terhadap hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

"Bahkan jika keadaan darurat publik ditetapkan, supremasi hukum harus tetap berlaku. Darurat militer tidak dapat dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat atau membatasi kebebasan fundamental. Tindakan Presiden Yoon harus mematuhi standar internasional mengingat ancaman serius terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia" ungkap Boram Jam, dikutip dari Amnesty International pada Kamis (5/12/2024).

Dampak darurat militer Korea Selatan juga terasa sesaat setelah pencabutan deklarasi oleh Presiden Yoon. Seperti disampaikan dalam laman Reuters, pasar keuangan global sempat mengalami guncangan akibat situasi tersebut. Hal ini menyebabkan indeks acuan Korea Selatan KOSPI .KS11 turun 1,4%. Bahkan tercatat adanya kerugian hingga lebih dari 7% yang membuat pasar saham memiliki kinerja terburuk di Asia pada tahun ini.

Meskipun won atau mata uang Korea Selatan tetap stabil, tetapi justru mendekati level terendah dalam dua tahun terakhir. Hal ini dikarenakan terdapat dugaan terkait intervensi yang dilakukan oleh otoritas Korea Selatan.

Sementara itu, ada sejumlah partai oposisi Korea Selatan yang turut mengajukan rancangan undang-undang di parlemen terkait dengan pemakzulan Presiden Yoon. Alasannya karena sang presiden dituduh melakukan kepemimpinan yang otoriter.

Tak sampai di situ saja, petinggi Korea Selatan juga ada yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sebut saja Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun yang juga merupakan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat menawarkan pengunduran dirinya.

Demikian tadi gambaran terkait dampak darurat militer Korea Selatan yang berpengaruh pada berbagai aspek, tidak hanya sebatas politik semata. Semoga informasi ini membantu.