.webp)
Dunia dibikin gempar usai Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol tetiba mengumumkan darurat militer. Dekrit darurat militer ini akhirnya dicabut usai melewati 6 jam yang penuh ketegangan.
Dilansir detikNews, darurat militer itu ditetapkan oleh Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12). Dia beralasan tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari 'kekuatan komunis'.
"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara... Dengan ini saya umumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dilansir AFP, Selasa (3/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Status darurat militer ini diumumkan Korsel karena ketegangan dengan tetangganya, Korea Utara (Korut) terus meningkat. Korsel terakhir kali mengumumkan darurat militer pada 1987.
Semua kegiatan politik dilarang di Korea Selatan menyusul pemberlakuan darurat militer dan semua media akan diawasi oleh pemerintah, kata komandan darurat militer Park An-su dalam sebuah pernyataan.
"Semua kegiatan politik, termasuk kegiatan Majelis Nasional, dewan lokal, partai politik, dan asosiasi politik, serta perkumpulan dan demonstrasi, dilarang keras," katanya.
"Semua media dan publikasi harus tunduk pada kendali Komando Darurat Militer," imbuhnya.
Majelis Nasional Korea Selatan juga ditutup setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, kantor berita Yonhap melaporkan. Helikopter terlihat mendarat di atap gedung di Seoul, dalam rekaman televisi langsung yang disiarkan oleh penyiar.
Direspons Demo Warga Korsel
Warga Korea Selatan (Korsel) berdemo di gedung parlemen usai Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer. Pasukan khusus Korsel masuk ke dalam gedung parlemen.
Seperti dilansir AFP, Selasa (3/12/2024), ratusan orang berkumpul di parlemen Korea Selatan untuk memprotes penerapan darurat militer, menurut rekaman langsung.
Sementara itu, berdasarkan siaran langsung TV, pasukan khusus Korea Selatan mencoba memasuki gedung parlemen.
Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae-myung, mengecam darurat militer yang baru diberlakukan itu sebagai 'ilegal' dan meminta masyarakat untuk berkumpul di parlemen sebagai bentuk protes.
"Pemberlakuan darurat militer ilegal oleh Presiden Yoon Suk Yeol tidak sah," kata Lee, yang kalah tipis dari Yoon dalam pemilihan umum 2022, dalam siaran langsung.
"Silakan datang ke Majelis Nasional sekarang. Saya juga akan ke sana," imbuhnya, sambil mendesak warga untuk bergabung dengannya dalam menentang darurat militer.
Ditolak Parlemen Korsel
Parlemen Korea Selatan (Korsel) menolak keputusan darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol. Parlemen meminta keputusan darurat militer tersebut dibatalkan.
Seperti dilansir AFP dan Channel Asia News, Selasa (3/12/2024), Majelis Nasional Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, meloloskan mosi mengharuskan darurat militer yang dideklarasikan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dicabut.
Juru bicara parlemen Korea Selatan mengatakan deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon tidak sah. Majelis Nasional Korea Selatan juga mengesahkan resolusi yang menyerukan pencabutan darurat militer.
Dicabut Usai 6 Jam
Kabinet Yoon menyetujui keputusan parlemen untuk mengakhiri penerapan darurat militer pada pukul 04.30 WIB, sekitar enam jam setelah Yoon mendeklarasikan darurat militer.
Seperti dilansir AFP dan CNN, Rabu (4/12/2024), kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer, tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut.
Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan, tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara.
"Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan televisi.
"Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet," kata Yoon.
(aku/apl)
