DPRD Kota Jogja soal Masalah Sampah: Pemkot Tak Serius dan Pelit!

DPRD Kota Jogja mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terkait persoalan sampah. Dewan menganggap Pemkot tidak serius dan cenderung pelit dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Jogja.

Diketahui, masalah sampah di kota Jogja yang tak kunjung usai malah belakangan kembali hangat diperbincangkan usai inspeksi mendadak (sidak) Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq ke depo Mandala Krida, Kota Jogja, Senin (18/11/2024) lalu.

Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, Sinarbiyat Nurjanat, mengaku setuju dengan komentar Menteri LH usai sidak tersebut, utamanya dalam hal anggaran.

"Kalau saya mencermati selama ini coba melihat dari tahun ke tahun anggaran saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Menteri bahwa memang tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Pemerintah Kota itu ada sebuah keseriusan," jelas Sinarbiyat kepada wartawan di Kota Jogja, Kamis (21/11).

Keseriusan yang ditekankan Sinarbiyat, yakni dalam hal ini adalah terkait beban anggaran APBD Kota Jogja. Menurutnya, selama ini pengadaan sarana prasarana guna menyelesaikan persoalan sampah dananya diambil dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi.

"Bahkan beli dua mesin tahun 2024 yang ini nanti akhir tahun ini dari DID (Dana Insentif Daerah), dana dari Pusat sementara, APBD nggak pernah mencoba punya kontribusi untuk dituangkan dalam sebuah anggaran APBD Kota jogja," papar Sinarbiyat.

"Artinya dari aspek perangkaan anggaran ya dari angka itu menunjukkan Pemkot sangat pelit untuk bagaimana persoalan sampah yang jelas-jelas menjadi persoalan yang berkepanjangan, menjadi perbincangan di Kota Jogja, Pemkot Jogja terkesan hanya njagakke Provinsi dari Danais njagakke dari Pusat," imbuhnya.

Sinarbiyat melanjutkan, dalam pembahasan Rancangan APBD 2025, ada satu OPD yang menyumbang Silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran terbesar. Silpa dihitung dari selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Malahan, menurutnya, hal itu tidak menjadi evaluasi oleh Tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Justru kembali masuk ke RAPBD 2025.

"Kalau kita lihat justru untuk APBD 2025 nanti ada salah satu OPD yang setiap tahun anggaran justru menjadi penyumbang Silpa terbesar sampai puluhan miliar kenapa kemudian hal ini masih diulangi lagi," ujarnya.

"TAPD mosok tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi karena data itu bisa diketahui oleh TPAD mestinya penyumbang Silpa ini harus kemudian porsinya difokuskan untuk menyelesaikan persoalan sampah," lanjut Sinarbiyat.

Sinarbiyat berharap dengan sidak Menteri LH kemarin betul-betul menjadi cambuk untuk Pemkot Jogja serius mengatasi masalah sampah.

"Jangan hanya ya seolah-olah dengan dia (Pemkot) buka TPS di Karangmiri, Nitikan, Kranon seolah-olah mereka sudah berbuat yang begitu besar. Mungkin masyarakat juga tidak mendapatkan informasi yang benar bahwa aslinya sumber duitnya dari mana," ujar dia.

Respons Pemkot Jogja

Terpisah, Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja, Ahmad Haryoko menjelaskan alokasi anggaran ke DLH Kota Jogja hampir menyentuh Rp 100 miliar. Namun anggaran itu tidak hanya untuk mengurus sampah.

"96 (miliar) kalau nggak salah, untuk satu DLH. Termasuk gaji karyawan, itu masuk di situ, hampir 100 (miliar) tapi ya itu kan memang bukan untuk persampahan, ada yang perindang, yang lain-lain juga," jelas Ahmad saat ditemui wartawan di kompleks Balai Kota, hari ini.

"30 hampir 40 persen itu di persampahan. Seluruhnya ya pengangkutan, penyapuan, pengolahan sampah, sekitar itu, termasuk edukasi juga. Ya 40 persen, sekitar 40 miliaran," urai Haryoko.

Haryoko memerinci anggaran tersebut adalah anggaran tahun 2024. Anggaran sampah yang terbilang banyak itu, menurutnya, banyak dialokasikan belanja modal. Seperti membangun TPST hingga penyediaan alat pengolah sampah termasuk insinerator.

"Nah ke depan karena memang ketersediaan anggaran juga yang ada di Pemkot, jadi kita lebih banyak ke operasional pengolahan," papar Haryoko.

"Jadi insyaallah semua yang terbangun di 2024 ini nanti kita optimalkan di 2025, operasionalnya, jadi mungkin tidak ada lagi belanja modal di 2025 tapi optimalisasi hasil dari belanja di 2024," lanjutnya.

Meski begitu menurut Haryoko, jika ke depan Pemkot Jogja akan beralih ke pengolahan sampah yang lebih modern, dimungkinkan anggaran yang dibutuhkan juga akan melebihi anggaran yang sudah dihabiskan saat ini.

"Ya kalau dari sisi pengolahan secara modern memang kita butuh banyak ya untuk pengolahan sampah itu ya. Memang kita juga masih berhitung terkait untuk itu," ungkap Haryoko.

"Ya kalau bisa tuntas kan itu tadi karena nantinya pasti ada pengolahan-pengolahan sampah dengan modern kan, itu yang nantinya ke depan akan lebih banyak lagi ya di atas itu," pungkasnya.

Anugerah Program Pendidikan Unggul

Anugerah Program Pendidikan Unggul