Sederet Pernyataan Tegas Menteri LH soal Sampah di Jogja

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi mendadak (sidak) di depo sampah Mandala Krida, Kota Jogja dan TPA Piyungan, Bantul. Sejumlah pernyataan disampaikannya menyoroti polemik sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini.

Kecewa Kondisi Sampah di Jogja

Sidak ke depo Mandala Krida dilakukan Hanif sebelum berangkat ke TPA Piyungan. Hanif bakal meminta klarifikasi dari Pemkot Jogja soal depo yang dipenuhi tumpukan sampah.

"Saya kecewa melihat situasi ini. Pemerintah Daerah tidak boleh membiarkan sampah menumpuk seperti ini. Saya akan memanggil Pemkot Yogyakarta untuk meminta penjelasan detail terkait pengelolaan sampah ini," terang Hanif lewat keterangan tertulisnya, Senin (18/11/2024).

"Ini mencemari lingkungan. Dengan kapasitas 300 ton per hari, sampah dari sini ke mana dibuangnya? Harus ada yang bertanggung jawab atas kondisi ini. Jika terbukti ada pelanggaran, saya akan menyeret pihak yang bersalah ke jalur hukum sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008," tegasnya.

Hanif menyebut Pemerintah Daerah, baik tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, harus segera mencari jalan keluar yang konkret untuk menangani masalah sampah di Jogja. Sebab, menurutnya, masalah sampah Jogja ini muncul lantaran mulai ditutupnya TPA Piyungan.

"Dengan anggaran cuma Rp 100 miliar, jelas tidak cukup untuk menangani sampah di kota ini. Jika pengelolaan di hulunya tidak serius, sampah pasti akan terus menumpuk di TPA," paparnya.

Terjunkan Tim-Tempuh Jalur Hukum

Setelah sidak ini, Hanif mengaku akan menurunkan tim penyidik dan pengawas lingkungan hidup untuk menyelidiki masalah sampah di Kota Jogja. Selain itu, bakal menempuh langkah hukum jika nantinya ditemukan pihak yang terbukti lalai.

"Saya tidak akan mundur dari penegakan hukum. Ini harus ada tersangkanya agar masyarakat mendapat rasa keadilan," tegas Hanif.

Hanif juga menyarankan agar pemerintah daerah belajar dari daerah lain yang sukses dalam pengelolaan sampah, seperti Surabaya dan Banyumas. Selain itu ia juga akan meminta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera mencari solusi permasalahan sampah di Jogja.

"Jika pengelolaan di hulu dilaksanakan dengan baik, sampah tidak akan menumpuk di TPA. Penanganan harus dimulai dari sumbernya," ujar Hanif.

"Saya minta direktur terkait segera mencarikan solusi. Penegakan hukum tetap dilakukan, tetapi pendampingan teknis dan pendanaan juga harus dipikirkan," pungkasnya.

Saran Pengelolaan Sampah

Hanif juga meminta pemerintah di DIY untuk memperbanyak bank sampah di hulu. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta mengolah food waste atau sampah sisa makanan secara maksimal.

Hanif mengatakan, kebijakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X agar setiap kabupaten/kota mengolah sampah adalah langkah tepat. Menurutnya, kebijakan itu juga menjadi pembelajaran bahwa pengelolaan sampah adalah hal yang penting.

"Gubernur telah mengambil kebijakan dengan memberikan sebenarnya pelajaran bagi kita semua bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan secara intensif," kata Hanif kepada wartawan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul, Senin (18/11).

"TPA ini ditutup sementara oleh Pak Gubernur sembari melakukan penataan supaya lebih ramah lingkungan," sambung Hanif.

Selanjutnya, Hanif menceritakan, sebelum ke TPA Piyungan, ia sempat mendatangi depo pembuangan sampah di depan Stadion Mandala Krida, Kota Jogja. Menurutnya, sampah di depo tersebut tampak menggunung.

"Tadi kita sama-sama ke depo pembuangan sampah di depan Stadion Mandala Krida, Kota Jogja. Ini sudah menggambarkan dari rangkaian efek penutupan TPA Piyungan ini," ujarnya.

Selain itu, Hanif tidak menampik jika penutupan TPA Piyungan berimplikasi terhadap kabupaten/kota di DIY. Di mana masing-masing harus mengambil langkah sendiri dalam mengelola sampah.

"Ini berimplikasi terhadap masing-masing kabupaten/kota mengambil langkah sendiri. Tapi sampah bersih di depan mereka padahal dibuang di tempat jauh, nah ini jadi problem di tempat lain," ucapnya.

Pihaknya pun meminta kepada Gubernur, bupati dan wali kota serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk segera melakukan langkah-langkah penyelesaian efektif di lapangan. Salah satunya dengan memperkuat garis pertahanan di hulu.

"Jadi kami minta Pak Gubernur, Pak Kadis untuk segera membentuk, membangun bank sampah unit di hulu. Kemudian memperbanyak penyuluh-penyuluh lingkungan hidup untuk mengedukasi tentang pilah dan pilih sampah," katanya.

"Hanya itu cara paling sementara sambil teman-teman provinsi kabupaten menyiapkan teknologi akhir dari pengelolaan sampah," imbuh Hanif.

Hanif juga meminta kepada DLH provinsi hingga kabupaten/kota di DIY agar fokus dalam mengelola sampah sisa makanan. Mengingat dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN) sampah paling banyak di DIY merupakan jenis sisa makanan.

"Ini komposisi sampah dari data yang masuk ke SIPSN, adalah 60% food waste, ini jadi tugas Pak Kadis (DLH) menyelesaikannya. Karena food waste sejatinya itu barang komersial jika kita bisa mengolah dengan cerdas. Ini yang akan sisa nanti, sehingga sambil menunggu penataan harus segera dilakukan," ujarnya.

Apabila pengolahan sampah sisa makanan bisa maksimal, Hanif menyebut bisa menurunkan produksi sampah harian dari Kota Jogja, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Selain itu, ketiga kabupaten/kota itu tidak lagi bergantung pada TPA Piyungan.

"Kenapa? Karena untuk Kota Jogja, Sleman, dan Bantul hampir sekitar 1.300 ton per hari. Artinya kalau disetop di sini berikutnya sampah itu akan lari ke mana dan itu harus jadi perhatian kita, tidak kemudian kita lepas," ucapnya.

Hanif juga menilai semua itu agar depo-depo sampah tidak lagi penuh. Pasalnya semua itu bisa mencemari lingkungan.

"Karena itu langkah-langkah tadi kami mintakan. Kami tegaskan lagi, depo-depo itu sangat meresahkan masyarakat dan mencemarkan lingkungan. Sehingga kami minta dihentikan," katanya.

Video: Tambang Nikel di Raja Ampat Jadi Sorotan, Menteri LH Akan Cek Lokasi

Video: Tambang Nikel di Raja Ampat Jadi Sorotan, Menteri LH Akan Cek Lokasi