Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak ke distributor minyak goreng dan mendapati keterlambatan pengiriman dari produsen. Selain itu Ganjar juga sidak ke Pasar Bulu Semarang untuk mengecek harga minyak goreng.
Di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Ganjar mempertanyakan pasokan minyak goreng untuk Jawa Tengah yang harusnya sudah datang tanggal 3-4 April 2022. Dalam rapat yang diikuti Ganjar sebelumnya, seharusnya 3.000 ton minyak goreng sudah tiba untuk Jateng.
"Ini belum datang? Berarti itu kosong ya tangkinya? Kan katanya datang tanggal 3 April," tanya Ganjar kepada pihak distributor seperti dikutip dalam siaran persnya, Selasa (5/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Problemnya dari kesiapan produsen, Pak, dan lama perjalanan dari Kalimantan ke sini. Besok juga yang datang hanya 2.600 ton," jawab Manajer Perwakilan PT PPI bernama Aby.
Mendengar jawaban itu, Ganjar meradang karena selain hari kedatangan yang sudah lewat, dalam rapat disebutkan minyak curah untuk stok Jateng yang harusnya datang adalah 3.000 ton, bukan 2.600 ton.
"Ini siapa yang ngawasi kalau soal gini, kemarin itu rapatnya resmi lho, Pak. Kita jangan di-PHP, makanya saya ngecek langsung ini. Jangan kebangetan lah, kita itu pemerintah, menjadi institusi yang dipercaya rakyat," kata Ganjar.
Ganjar kemudian meminta PT PPI untuk memastikan kembali kedatangan minyak goreng curah untuk Jateng itu. Ia juga meminta agar laporan distribusi diberikan setiap hari.
"Ini semua sudah menjerit pak, saya minta bantuannya. Kalau Njenengan (Anda) ndak mampu, langsung lapor ke kita biar bisa dibantu. Nanti saya bantu teleponkan pejabat-pejabat yang di atas sana," ujar Ganjar.
Kemudian Ganjar juga memantau PT RNI dan PT Best untuk cek ketersediaan minyak goreng. Ganjar mengatakan memang terjadi keterlambatan pengiriman minyak goreng curah ke Jateng. PT PPI sebagai penanggung jawab diminta lebih tegas terkait hal ini.
"PPI lambat ini, harusnya datang tanggal 3 tapi baru besok. Ini kita mesti serius betul karena presiden sudah perintahkan begitu, ya yang di bawah bekerjanya harus benar. Kalau tidak, kita mendapat tamparan keras dari rakyat," tegasnya.
Ia juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat soal kuota karena semula Jateng mendapatkan jatah 3.000 ton namun jadi 2.600 ton.
"Kalau 2.600 ton ya hitung-hitungan kita hanya dua minggu, makanya kita akan hitung nantinya, termasuk mengoptimalkan yang dari PT RNI untuk datang lagi. Selain itu, dari perusahaan swasta seperti PT Best ini juga bisa menyulami," katanya.
Cek harga di pasar
Ganjar juga memantau harga minyak curah di Pasar Bulu Semarang. Ternyata dia mendapati minyak goreng curah harganya hampir sama dengan kemasan yaitu Rp 20 ribu sampai Rp 22 ribu, bukan Rp 14 ribu.
Seorang pedagang, Tini mengatakan kepada Ganjar ia membeli minyak goreng curang dengan harga Rp 18 ribu, maka dia menjual dengan harga Rp 20 ribuan. Hal serupa juga diungkapkan pedagang lain.
"Makanya kami jual ke konsumen Rp 20-22 ribu pak per liter. Kalau tidak begitu, ya tidak untung," kata Tini kepada Ganjar.
"Berarti minyak goreng curah Rp 14 ribu itu hoaks ya, Bu," canda Ganjar.
Ganjar mengatakan perlu ada model operasi yang diubah karena ternyata pedagang sendiri sudah membeli dengan harga Rp 18 ribu per liter dari orang lain.
"Ternyata dari informasi yang kita dapat dari pedagang, itu banyak pemainnya. Jadi, para pedagang ini beli dari orang lain sudah harga Rp 18 ribu. Jadi rasa-rasanya, model operasinya harus diubah," kata Ganjar.
"Kalau seperti ini, relatif konsumen tidak akan dapat harga Rp 14 ribu, yakin saya nggak mungkin. Maka sistemnya harus diubah, model distribusinya harus tertutup. Namanya subsidi, harus diberikan satu per satu dan langsung ke pedagang," tegasnya.
Ganjar menganggap perlu adanya semacam identitas pedagang agar tidak ada penengah yang membuat harga minyak goreng tidak bisa di angka Rp 14 ribu per liter.
"Mungkin penting juga ada semacam identitas pedagang untuk menebus minyak goreng ini, sebab kalau tidak selalu ada permainan. Ada middleman yang bermain dan ambil untung banyak. Selain itu, gagasan dulu pabrik mendistribusikan dan mengawasi langsung ke pedagang itu menurut saya bagus dan bisa diterapkan," katanya.
(rih/sip)