.webp)
Beragam peristiwa menghebohkan terjadi dalam sepekan terakhir di Jawa Barat. Mulai dari polemik Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang menyebut solusi penanganan HIV/AIDS dengan menikah dan poligami.
Ada juga misteri kematian massal ikan dewa di objek witata Cibulan, Kuningan. Selain itu, ada sejumlah peristiwa lain yang turut menyita perhatian. Apa saja?
Berikut rangkuman Jabar Sepekan:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Polemik Wagub Uu soal Solusi HIV/AIDS
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum punya solusi untuk menekan angka sebaran HIV/AIDS yang kini tengah disorot publik. Uu menyarankan warga menikah agar terhindar dari HIV/AIDS. Saran lainnya adalah berpoligami daripada 'jajan' sembarangan.
Sebagaimana diketahui, fenomena HIV/ AIDS kini tengah menghebohkan masyarakat Kota Bandung. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bandung membeberkan fakta dari 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama periode 1991-2021, 11 persen di antaranya adalah ibu rumah tangga (IRT).
Menurut Uu, salah satu pemicunya adalah suami yang melakukan hubungan seks tidak menggunakan pengaman dengan pekerja seks. Selain IRT, 6,9 persen atau 414 kasus terjadi pada mahasiswa.
"Sekarang kan sedang viral di Bandung ternyata ibu- ibu banyak yang kena HIV/ AIDS. Kedua, anak- anak muda banyak juga yang kena. Maka pernikahan menjadi solusi untuk memelihara sesorang dari perbuatan zina," kata Uu dalam keterangan yang diterima detikJabar, Selasa (30/8/2022).
Uu menyarankan jika seseorang sudah tidak kuat ingin menyalurkan hasrat birahinya, segerakanlah menikah. Sebab menurutnya hasrat seksual adalah hal biologis dan manusiawi. Akan tetapi tetap harus disalurkan dengan cara benar sesuai syariat agama.
Apalagi di era digital mudah ditemui konten- konten yang menarik perhatian mata dan membangkitkan hasrat seksual. Sisi lain kecanggihan teknologi juga memudahkan akses generasi muda yang ingin 'nakal' berselancar menemukan hal- hal berbau 'memancing hasrat.'
"Saya berharap kepada anak- anak muda kalau kebelet kawin saja, orang tua memberikan dukungan jangan dihalang- halang. Kalau dihalang semacam itu, khawatir lebih parah lagi (dampaknya)," katanya.
"Nikah muda juga belum tentu sengsara, berantakan, apalagi kalau nikahnya niatnya ibadah. Sekalipun sedang kuliah atau belum dapat kerja atau lainnya, kalau sudah kebelet ya bagaimana," tambahnya.
Sementara melihat fenomena kaum IRT yang juga banyak tertular HIV/ AIDS, ia mengungkap salah satu solusi agar suami tidak 'jajan sembarangan'. Jika suami tidak cukup dengan satu pasangan, agama Islam menurutnya mengizinkan suami berpoligami, dengan syarat dan sejumlah catatan besar seperti harus mampu, adil, dan bijaksana.
"Daripada seolah- olah dia (suami) tidak suka begitu, tapi akhirnya kena (HIV/AIDS) ke istrinya sendiri, toh agama juga memberikan lampu hijau asal siap adil, kenapa tidak? Makanya daripada ibu kena (HIV/ AIDS), sementara ketahuan suami seperti itu, mendingan diberikan keleluasaan untuk poligami," ucapnya.
Oleh karena itu, menurut Uu, sosok suami harus mampu berkomunikasi dengan istrinnya jika memang merasa punya kemampuan untuk berpoligami. Namun, Uu menegaskan jika pernikahan harus dengan niat ibadah, apalagi nikah punya sejumlah tujuan, seperi menjaga keturunan hingga menjaga kehormatan.
"Kalau perlu, masyarakat ingin nikah tidak ada biaya kenapa tidak, saya akan konsultasi dengan Pak Gubernur untuk ada program (nikah masal) itu, kita kan pemerintah harus respon terhadap keinginan masyarakat, kalau perlu Pemprov mengadakan nikah masal bagi yang tidak punya biaya," tuturnya.
Uu juga mengungkap kunci sukses rumah tangga adalah rasa saling memahami antara suami-istri. "Dalam rumah tangga tidak ada manajemen yang pasti, hanya suami memahami istri, lalu istri memahami suami, termasuk memahami kebutuhan suami," ucapnya.
Ide Uu ini sontak banyak ditentang publik. Dari mulai aktivis, warga, hingga para anggota DPRD Jabar turut bersuara dan menyatakan tidak setuju atas usulan solusi dari Uu untuk penanganan HIV/AIDS.
Karena menimbulkan polemik, Uu akhirnya meminta maaf kepada publik usai ucapannya tentang solusi penanganan HIV/AIDS melalui menikah dan poligami menimbulkan perdebatan. Uu meminta maaf jika pernyataannya banyak ditentang.
"Saya kalau memang ada hal yang disampaikan oleh saya tidak sependapat dengan masyarakat banyak, ya saya permohonan maaf yah tentang statemen saya dalam sebuah wawancara seperti itu," kata Uu saat ditemui di Gedung Pusdai Jabar, Rabu (31/8/2022).
Uu menyatakan idenya yang kini menjadi kontroversi itu keluar dari mulutnya secara pribadi. Uu mengaku, usulannya itu bukan sebagai bentuk pernyataan resmi dari pemerintah.
"Seandainya ada yang tersinggung dengan pendapat saya sebagai wagub saya menyampaikan permohonan maaf. Dan saya bicara bukan atas nama pemerintah ya, tapi atas nama pribadi saya," ucapnya.
Gorden Baru Setda Jabar Rp 1 Miliar yang Tuai Sorotan
Pemprov Jawa Barat (Jabar) berencana membeli gorden baru pada tahun ini dengan anggaran Rp 1.154.888.300 atau lebih dari Rp 1 miliar. Pengadaan gorden ini pun menuai sorotan lantaran pihak Setda Jabar menganggap gorden lama sudah usang lantaran dan belum diganti selama puluhan tahun.
Adapun rinciannya yaitu belanja modal gorden 1 Rp 187.302.500 (Rp 187 juta), belanda modal gorden 2 Rp 187.302.500 (Rp 187 juta) dan belanja modal gorden 3 Rp 195.052.000 (Rp 195 juta). Kemudian belanja gorden 4 Rp 195.052.00 (Rp 195 juta), belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) (gorden 5) Rp 195.052.000 (Rp 195 juta), serta belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) (gorden 6) Rp 195.127.300(Rp 195 juta).
Pada laman SIRUP LKPP, keenam paket pembelian gorden baru ini dilakukan melalui metode pengadaan langsung. Jika ditotal, keenam paket tersebut bernilai Rp 1.154.888.300 atau lebih dari Rp 1 miliar. Sementara target waktu pemilihan penyedia dilakukan pada Februari-Juli 2022.
Saat dikonfirmasi, Biro Umum Setda Jabar selaku pengguna anggaran pengadaan gorden itu membenarkan mengenai rencana tersebut. Pengadaan ini dilakukan lantaran gorden yang lama sudah usang setelah beberapa tahun tidak diganti.
"Iyah, ini baru perencanaan doang. Karena memang udah berapa lama belum diganti barangnya," kata Kepala Biro Umum Setda Jawa Barat Tulus Arifan saat dikonfirmasi detikJabar via telepon, Selasa (30/8/2022).
Tulus juga menjelaskan, rencana penggantian gorden baru itu akan dilakukan di beberapa titik di kantor Pemprov Jabar. Di antaranya untuk di Aula Barat dan Timur Gedung Sate, Gedung Setda A Gedung Sate hingga di Rumah Dinas Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"Jadi bukan di Gedung Sate aja, bukan hanya di satu tempat. Tersebar, termasuk di rumah dinas," jelasnya.
Mengenai nominal anggaran, Tulus memastikan pagu anggaran ini normal. Hanya karena jumlah kebutuhannya juga yang begitu banyak, maka anggarannya pun mencapai lebih dari Rp 1 miliar.
"Kalau dari harga mah normal, karena ada di beberapa lokasi. Ini juga masih awal yah, baru perencanaan," tandasnya.
Rencana pengadaan gorden baru lebih dari Rp 1 miliar itu pun menuai sorotan. Dari mulai warga, pegiat antikorupsi hingga anggota DPRD Jabar turut menanggapi rencana pembelian gorden tersebut lantaran memakan biaya yang besar.
Setelah menuai sorotan, Biro Umum Setda Jabar pun akhirnya buka suara. Mereka memastikan telah membatalkan sebagian anggaran pengadaan gorden baru seharga lebih dari Rp 1 miliar tersebut usai rencana itu mendapat kritik dari masyarakat.
"Atas masukan dan kritik masyarakat, kami telah melakukan evaluasi dan memastikan ke depannya tidak ada alokasi pengadaan gorden di tahun ini," kata Kepala Biro Umum Setda Jawa Barat Tulus Arifan dalam keterangan resmi yang didapat detikJabar, Kamis (1/9/2022).
Pihak Biro Umum menjelaskan, sebagian anggaran belanja gorden tersebut sudah dilaksanakan dengan membeli gorden yang baru. Sementara, sebagian anggaran lagi baru mulai dilaksanakan pada APBD Perubahan 2022.
Di APBD perubahan nanti, Biro Umum memastikan bakal membatalkan rencana pembelian gorden baru. Namun, mereka tak memberikan rincian secara detail berapa paket anggaran yang dibatalkan terkait rencana pembelian gorden tersebut.
"Pelaksanaan kegiatan saat ini masih berjalan untuk beberapa bulan ke depan dan tentunya akan disertai perubahan anggaran. Untuk itu, akan meniadakan pengadaan gorden. Yang ditiadakan tergantung dari bagaimana pengajuan kebutuhannya, yang pasti, berapapun nilai dan banyaknya paket menyangkut gorden akan ditiadakan penganggarannya," pungkasnya.
Habib Bahar Bebas
Habib Bahar bin Smith telah dibebaskan dari penjara. Bahar bebas atas putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung sebagaimana vonis banding.
Bahar bebas dari Rutan Polda Jabar pada Kamis (1/9/2022) dini hari. Bahar dijemput keluarga setelah keluar dari penjara.
"Sudah tadi pagi habib keluar dari rutan Polda Jabar jam 3 pagi. Kondisi beliau sehat, bugar," ujar Ichwan Tuankotta kuasa hukum Bahar kepada detikJabar.
Ichwan mengatakan saat bebas Bahar dijemput oleh kerabat dan beberapa perwakilan keluarga. Dari Polda Jabar, Bahar langsung bertolak ke kediamannya di Pondok Pesantren Tajjul Allawiyin, Kabupaten Bogor.
"(Habib) langsung ke Tajul (Allawiyin), pesantren. Kediaman beliau," katanya.
Ichwan menuturkan Bahar akan menghabiskan waktu dengan keluarga terlebih dahulu usai bebas. Bahar belum mau kembali berceramah. "Beliau ingin fokus dengan keluarga," kata dia.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kasi Intel Kejari Bale Bandung Andrie Dwi Subianto mengatakan dibebaskannya Bahar usai adanya penetapan putusan hakim PT Bandung. Pihak jaksa melakukan eksekusi atas putusan itu.
"Ya sudah bebas murni. Karena kan 7 bulan ya (putusan hakim PT Bandung), sudah pas hari ini," kata Andrie.
Luapan Kecewa Warga soal Kenaikan Harga BBM
Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rinciannya yaitu harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian solar naik jadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax nonsubsidi naik jadi Rp 14.500 per liter.
Warga Kota Bandung ini mengaku kecewa dengan pemerintah yang memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Arya sudah setengah jam mengantre di SPBU, namun ia gagal mendapatkan harga Pertalite saat belum naik.
Arya pun terpaksa membeli harga Pertalite terbaru yakni Rp 10.000 per liter. Sebelumnya, Rp 7.650 per liter. "Kecewa mah iya. Tapi ya kalau namanya rakyat ngikut saja. Karena (suara rakyat) tidak mungkin mengubah kebijakan ini. Saya tidak setuju," kata Arya kepada detikJabar, Sabtu (3/9/2022) .
Arya mengaku berat dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi. Sebab, saat ini kondisi harga kebutuhan pokok juga sedang naik, seperti telur dan lainnya.
"Kalau bisa pom untuk Pertalite juga ditambah. Jangan satu pom yang diaktifkan, semua SPBU minimal dua lah yang untuk Pertalite," kata Arya.
Pengendara lainnya, Diandra (21) mengaku kesal dengan pemerintah. Warga Bandung yang berprofesi sebagai ojek online (ojol) ini menilai kebijakan pemerintah memberatkan rakyat. "Harga BBM naik, tapi tarif ojol kan tidak naik. Berat ini mah. Tidak setuju kalau naik," kata Diandra.
Diandra bahkan harus berjuang mendapatkan harga Pertalite sebelum naik. Perjuangan Diandra tak mudah. Ia harus berkeliling Kota Bandung demi mendapatkan harga Pertalite yang masih Rp 7.650 per liter.
Setelah berkeliling tiga SPBU, Diandra akhirnya memilih mengisi BBM di salah satu SPBU Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung. Ojek online (Ojol) asli Kota Bandung itu rela mengantre panjang.
Awalnya Diandra optimis bisa mendapatkan harga Pertalite sebelum naik. Setelah mengantre 15 menit. Akhirnya, giliran Diandra mendapatkan kesempatan dilayani pegawai SPBU. Sayangnya, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi.
Diandra hanya terhalang dengan dua motor di depannya. Ia pun mengaku kecewa. "Duh, sudah naik tadi. Padahal dua langkah atau motor lagi tadi bisa dapat harga normal (harga sebelum naik). Pas saya isi BBM, sudah naik," kata Diandra kepada detikJabar, Sabtu (3/9/2022).
Diandra mengaku sebelumnya sudah berkeliling ke tiga SPBU lain, yakni di kawasan Jalan Dago, Dipati Ukur (DU), dan Suci Bandung. Rasa sesak di dada dirasa Diandra. Satu jam lebih ia berkendara demi bisa mengisi penuh kendaraannya untuk mencari nafkah.
"Saya tadi isi Rp 25 ribu, harga sudah Rp 10 ribu per liter. Tapi, tidak penuh," ucap Diandra.
Misteri Kematian Massal Ikan Dewa Cibulan
Puluhan ikan dewa (Tor soro) Cibulan mati massal secara misterius. Ikan-ikan yang dikeramatkan di objek wisata Cibulan, Desa Maniskidul, Jalaksana, Kuningan itu tiba-tiba ditemukan mengambang di permukaan kolam.
Dilihat detikJabar pada Rabu (31/8/2022), dalam video itu terlihat ikan dewa berukuran besar telah mati dan tampak masih berada di dalam air. Ada juga ikan yang sudah diangkat dan dijejerkan di atas tanah.
Selain itu, ada juga orang yang terlihat sedang menguburkan ikan dewa itu. Ikan dewa tersebut dikuburkan dengan diselimuti kain putih dan diazani layaknya manusia.
Pengelola Wisata Cibulan Didi Sutardi mengatakan setidaknya ada 20 ikan dewa yang mati mendadak. Pihaknya saat ini sedang mencari tahu penyebab kejadian tersebut.
"20 ekor (yang mati), nanti ketemu lagi setelah hasil lab turun. Dari dinas menyampaikan antara 3-4 hari (hasilnya)," ujar Didi kepada wartawan, Rabu 31 Agustus 2022.
Kabid Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan Denny Rianto masih mencari tahu penyebab matinya ikan-ikan dewa tersebut.
Dugaan sementara, ikan yang bisa tumbuh sepanjang satu meter itu mati akibat perubahan suhu, cuaca ekstrem atau pemberian makanan dari pengunjung yang datang.
"Kematian (ikan) hal biasa karena perubahan cuaca, iklim dan suhu," singkatnya.
Untuk mengetahui penyebab pasti kematian ikan dewa Cibulan ini, sampel ikan yang mati massal dikirimkan ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Ikan (BKPIM) Cirebon untuk diteliti.
Puluhan ikan dewa yang mati mendadak di Objek Wisata Cibulan, Kuningan bakal diteliti lebih lanjut. Sampe ikan yang mati itu akan dibawa ke Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan (BKIPM) di Cirebon, Jawa Barat.
"Saat ini sudah dikirimkan sampel ikan yang mati ke BKIPM Cirebon untuk diuji lebih lanjut dan belum ada informasi hasil pengujiannya," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Hermansyah, Kamis (1/9/2022).
"Pada saat di cek ke lokasi oleh tim dari Dinas Perikanan Kabupaten Kuningan, parameter kualitas air memenuhi syarat untuk budidaya," pungkasnya.
Ikan Dewa merupakan salah satu jenis ikan yang langka dan terancam punah. Status tersebut juga ditetapkan oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Kelangkaan tersebut juga membuat ikan ini memiliki harga yang cukup tinggi.
Akibat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, yang mana salah satu hewan di dalamnya adalah ikan Dewa.
Bahkan, Balai TNGC bekerja sama dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) untuk melestarikan ikan yang dikeramatkan ini.
