BPKH Tingkatkan Investasi di Ekosistem Perhajian untuk Dongkrak Nilai Manfaat

Jakarta -

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji melalui penguatan ekosistem ekonomi perhajian. Hal ini sejalan dengan arahan Komisi VIII DPR RI.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan pihaknya didorong parlemen untuk membawa nilai manfaat ke angka dua digit.

Untuk mencapai target tersebut, BPKH menempuh strategi investasi yang lebih agresif, terutama pada sektor yang terkait langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Optimalisasi nilai manfaat tidak bisa lagi hanya mengandalkan instrumen surat berharga, apalagi dengan situasi suku bunga rendah seperti sekarang. Investasi di ekosistem perhajian menjadi kunci untuk mencapai imbal hasil dua digit," ujar Fadlul dalam perayaan Milad ke-8 BPKH di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Menurut Fadlul, ekosistem perhajian menawarkan kesempatan besar karena memiliki pasar yang jelas dan captive market yang kuat.

Selain membantu menjaga efisiensi biaya penyelenggaraan haji, investasi strategis di sektor ini juga dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan secara signifikan.

Ia menambahkan jumlah jemaah haji reguler yang mencapai 221 ribu orang per tahun serta tingginya angka jemaah umrah hingga hampir 2 juta orang per tahun membuka ruang besar bagi BPKH untuk memperkuat pertumbuhan dana kelolaan.

Dengan optimalisasi pada sektor tersebut, Fadlul yakin imbal hasil investasi bisa naik lebih signifikan.

"Hasil investasi yang meningkat diharapkan memberi manfaat lebih besar bagi jemaah haji Indonesia," jelasnya.

Hingga Agustus 2025, BPKH mencatat nilai manfaat sebesar Rp 810 triliun, tumbuh 6,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, Rp 6,39 triliun berasal dari hasil investasi.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai BPKH masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah. Ia menyebut presiden menargetkan penyelenggaraan haji yang lebih mudah dan terjangkau, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang lebih adaptif terhadap peluang ekonomi dalam ekosistem haji.

Marwan menegaskan perlunya peningkatan nilai manfaat secara berlipat ganda, mengingat saat ini BPKH baru mampu memberikan manfaat bagi 221 ribu calon jemaah.

"Kami yakin ada peluang penambahan kuota, tetapi kalau kapasitas pengelolaan keuangan tidak ditingkatkan, akan sulit menanggung jumlah lebih besar. Karena itu, pengelolaan harus bergeser menuju nilai manfaat yang jauh lebih tinggi," jelas Marwan.