BPKH: Hingga 2025 Kelolaan Dana Haji Capai Rp 179 T, Nilai Manfaat Rp 12 T

Jakarta -

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperkuat tata kelola keuangan ibadah haji. Prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama BPKH dalam mengelola dana umat.

Secara spesifik, pada tahun 2025 dana kelolaan hingga November mencapai Rp176 triliun. Diperkirakan hingga akhir 2025 akan ditutup di kisaran Rp179 triliun dengan nilai manfaat mendekati Rp12 triliun.

Tahun ini BPKH merayakan milad ke-8 dengan tema "Boosting Trust Building The Future", yang digelar pada Jumat (12/12/2025) di Balai Sarbini, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memaparkan sejumlah capaian BPKH selama delapan tahun terakhir.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama, terkait tata kelola. BPKH kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Pencapaian ini mencerminkan integritas dan akuntabilitas lembaga," ujarnya.

Menurut Fadlul, dari sisi pertumbuhan dan pengelolaan dana, nilai kelolaan menunjukkan potensi hampir menyentuh Rp179 triliun atau meningkat sekitar 60 persen sejak awal periode. "Nilai manfaat selama delapan tahun terakhir juga meningkat hampir dua kali lipat dan diproyeksikan mencapai Rp12 triliun pada akhir tahun ini," jelasnya.

Foto: Lusiana Mustinda/detikHikmah

Sejak 2018 hingga Oktober 2025, distribusi kemaslahatan telah mencapai lebih dari Rp1,27 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui tujuh asnaf kemaslahatan dan memberikan manfaat langsung bagi berbagai lembaga.

Untuk diketahui tujuh asnaf ini adalah pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah dan tanggap darurat bencana.

"Secara spesifik, pada tahun 2025 dana kelolaan hingga November mencapai Rp176 triliun, dan insyaallah akan ditutup di kisaran Rp179 triliun dengan nilai manfaat mendekati Rp12 triliun. Yield (keuntungan investasi per tahun) juga sudah mencapai 102,6 persen dari target," ungkap Fadlul.

Selain itu, pendirian BPKH Limited di Arab Saudi sejak 2023 menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia pada ekosistem layanan haji global, khususnya terkait sektor perhotelan, akomodasi, katering, dan manajemen program. "Walaupun dalam perjalanannya terdapat beberapa hambatan kecil, kami memandangnya sebagai ujian yang akan membuat BPKH Limited tumbuh lebih besar," tambahnya.

Per Oktober 2025, penempatan dana di perbankan mencapai 26,7 persen, sedikit di atas alokasi seharusnya sebesar 25 persen. Sementara itu, investasi pada instrumen surat berharga berada pada level 73,3 persen.

Sementara itu, Rojikin, Alternate Ketua Dewan Pengawas BPKH, menegaskan bahwa tantangan BPKH ke depan tidak ringan, terutama dalam menjaga keberlanjutan penyelenggaraan haji di tengah volatilitas nilai tukar, dinamika pasar investasi, dan meningkatnya biaya penyelenggaraan.

Foto: Lusiana Mustinda/detikHikmah

Oleh karena itu, menurut Rojikin, BPKH telah menetapkan strategi pengembangan yang berfokus pada diversifikasi investasi secara lebih global, percepatan digitalisasi layanan, serta penguatan integritas SDM guna menghasilkan nilai manfaat yang optimal. Ia menambahkan bahwa untuk menjalankan strategi tersebut, BPKH membutuhkan dukungan dari Kementerian Haji dan Umrah RI, DPR RI, para pimpinan, serta pemerintah, termasuk para penasihat Presiden dan perwakilan Kementerian Keuangan.

Dukungan ini terutama diperlukan dalam harmonisasi regulasi, termasuk amandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, serta kebijakan fiskal dan penguatan kelembagaan BPKH demi keberlanjutan keuangan haji jangka panjang.