Soal Isu Pemotongan Kuota Haji, Timwas DPR Kritik BP Haji

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mengungkap wacana Arab Saudi ingin memotong 50 persen kuota haji Indonesia 2026. Wacana ini membingungkan sebab ada beda pernyataan antara BP Haji dan Kementerian Agama.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf usai bertemu dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah pada Selasa, (10/6/2025).

Terpisah, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut wacana pemotongan kuota haji ini muncul buntut penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini yang dinilai agak buruk oleh Saudi.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan tak pernah mendengar wacana pemangkasan kuota tersebut. Dia juga menegaskan haji tahun ini lebih tertib meski ada kendala.

"Saya tidak pernah dengar, kan. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah mendengarkan isu itu ya. Karena kita kan sebagai, apa ya, resmi, ya sebagai Menteri Agama dan juga sebagai Amirul Hajj, kami tidak pernah mendengarkan isu itu. Tapi kalau mungkin teman-teman yang lain mendengarkan, saya sendiri tidak pernah," ujar Nasaruddin di Madinah, Kamis (12/6/2025).

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan kondisi ini. Beda pernyataan BP Haji dan Kemenag justru membingungkan masyarakat.

"Saat ini, saya ingin menyampaikan kegelisahan atas situasi yang cukup membingungkan. Di tengah proses persiapan ibadah haji, ada dua lembaga negara yang sama-sama mengklaim sebagai penyelenggara haji-namun justru saling melempar wacana tentang kuota haji. Ini tentu sangat tidak bijak," jelas Cucun kepada wartawan di Makkah, Kamis, (12/6/2025).

Padahal, menurut Cucun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait kuota haji tahun depan. Ia menyebut tak semestinya BP Haji menyampaikan kabar yang belum resmi.

"Ini seharusnya tidak disampaikan ke publik, apalagi jika belum ada dasar resmi, baik berupa surat maupun pernyataan dari pihak Arab Saudi. Sangat disayangkan jika pejabat publik menyampaikan hal-hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara formal," ujarnya.

"Sebagai Ketua Timwas Haji DPR 2025, saya menyayangkan pernyataan-pernyataan yang tidak pada tempatnya. Terlebih jika yang belum pernah menjadi operator ibadah haji dengan mudah menyalahkan pihak yang saat ini sedang menjalankan tugas yaitu Kementerian Agama," tegasnya.

Politikus PKB itu menjelaskan pelaksanaan ibadah haji kompleks dan penuh tantangan yang sering kali tidak terduga.

"Jangan terlalu percaya diri bahwa akan lebih baik jika belum terbukti. Apalagi ini menyangkut kebijakan negara lain. Kita harus menyadari, Pemerintah Arab Saudi memiliki kebiasaan dan mekanisme tersendiri yang harus kita hormati dan adaptasi. Tidak bisa kita mengelola 21.000 jemaah dengan pola pikir sepihak," jelasnya.

"Oleh karena itu, saya minta agar pernyataan-pernyataan yang belum jelas sumbernya dihentikan. Ini penting agar masyarakat tidak bingung dan tetap tenang," pesan Wakil Ketua DPR RI itu.

Pengumuman resmi dari Arab Saudi baru akan disampaikan pada 15 Muharram 1447 H melalui platform Mashar Nusuk.

Video: Terminal Syib Amir Makkah Dipadati Jemaah di Malam Hari

Video: Terminal Syib Amir Makkah Dipadati Jemaah di Malam Hari