Masa Kerja KPPS di Pilkada 2024 Beserta Besaran Honornya

Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 masih dibuka hingga 28 September 2024 mendatang. Seleksi bisa diikuti secara daring melalui tautan https://siakba.kpu.go.id/ atau luring di kelurahan sesuai wilayah kerja masing-masing.

KPPS adalah kelompok yang dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Wilayah kerjanya berkedudukan di TPS sesuai yang nanti diatur PPS.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2022, dijelaskan bila KPPS dibentuk PPS paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Kelompok ini harus dibubarkan paling lambat 1-2 bulan setelah pemungutan suara selesai atau bila ada kejadian khusus.

Lalu berapa lama masa kerja KPPS Pilkada 2024? Berikut informasinya dirangkum detikEdu, Kamis (26/9/2024).

Masa Kerja KPPS Pilkada 2024

Dalam Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 terkait jadwal pembentukan KPPS, masa kerja tim yang ada di TPS ini kurang lebih selama 1 bulan. Dimulai sejak 7 November 2024 seusai resmi dilantik dan diakhiri pada 8 Desember 2024.

Adapun jadwal resmi terkait pembentukan KPPS yakni:

• Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 17-21 September 2024
• Pendaftaran calon anggota KPPS: 17-28 September 2024
• Seleksi administrasi: 18-29 September 2024
• Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 September-2 Oktober 2024
• Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS: 30 September-5 Oktober 2024
• Pengumuman akhir seleksi calon anggota KPPS: 5-7 Oktober 2024
• Penetapan dan pelantikan anggota KPPS: 7 November 2024
• Masa Kerja KPPS: 7 November-8 Desember 2024

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, KPPS harus dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemilihan. Namun bila terjadi pemungutan/penghitungan suara ulang, pemilu susulan/pemilu lanjutan masa kerja KPPS bisa diperpanjang.

Dengan kejadian khusus, KPPS harus dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan/penghitungan suara ulang, atau pemilu susulan.

Khusus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua, masa kerja KPPS juga bisa diperpanjang. Kelompok ini harus dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.

Honor KPPS Pilkada 2024

Menurut Surat Kemenkeu Nomor S-647/MK.02/2022, selama masa kerja anggota KPPS Pilkada 2024 akan mendapat honor sebesar:

• Honor ketua KPPS Pilkada 2024: Rp900.000 per orang per bulan
• Honor anggota KPPS Pilkada 2024: Rp850.000 per orang per bulan
• Honor petugas pengamanan TPS/Satlinmas: Rp650.000 per orang per bulan.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS

Selama satu bulan masa kerja ini, anggota KPPS harus melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang telah dalam Peraturan KPU Tahun Nomor 8 Tahun 2022, yakni:

Tugas KPPS

Dalam penyelenggaraan pemilu, KPPS bertugas:

1. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
4. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU hingga PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8. Menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS
9. Memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus

Wewenang KPPS

• Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU hingga PPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewajiban KPPS

• Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
• Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan/desa
• Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU hingga PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Syarat Mendaftar KPPS

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia paling rendah 17 tahun
3. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yag sah sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
8. Berpendidikan paling rendah SMA/sederajat
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Pendaftaran masih dibuka hingga 28 September 2024 mendatang. Tunggu apalagi yuk segera ikut seleksinya detikers!

Video: KPU Ungkap 6 Petugas KPPS Pilkada 2024 Meninggal Dunia

Video: KPU Ungkap 6 Petugas KPPS Pilkada 2024 Meninggal Dunia