.webp)
Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka kanal aduan untuk memfasilitasi warga melaporkan temuan-temuan pada pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, marak makanan tidak layak konsumsi yang ditemukan beberapa waktu terakhir, mulai dari puding basi hingga kurma berulat.
"Saya mengharapkan masyarakat aktif untuk melapor di kanal, bisa juga melapor ke Ombudsman. Kami membuka kanal untuk pengaduan, silakan untuk mengadu kalau ada laporan-laporan terkait MBG," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Dwi Sudarsono, saat ditemui di Mataram, Senin (2/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khusus di Kota Mataram, Dwi berujar, baru ditemukan 2-3 kasus makanan tidak layak konsumsi pada program MBG. Termasuk temuan puding basi di SDN 2 Cakranegara dan apel busuk di SDN 34 Ampenan.
Diketahui, dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mataram tutup sementara buntut temuan makanan tidak layak konsumsi tersebut. Saat ini, Ombudsman sedang melakukan investigasi terkait kasus tersebut.
"Kami harapkan tidak hanya pemberhentian, tapi harus ada evaluasi. Ini menjadi problem, keracunan tidak ada sanksi, kualitas makanan rusak tidak ada sanksi," ujar Dwi.
"Seharusnya tegas, ada sanksinya sesuai tingkat kesalahan oleh pengelola dapur maupun SPPG," imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, mendorong Ombudsman agar memberikan rekomendasi penutupan bagi SPPG yang melakukan kesalahan. Menurut dia, sanksi itu penting karena menyangkut keselamatan dan kesehatan penerima manfaat dari program MBG.
"Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB adalah pintu terakhir untuk memberikan rekomendasi SPPG harus ditutup," ujar Yusuf.
Diberitakan sebelumnya, video menu MBG yang dibagikan kepada para siswa di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Mataram viral di media sosial (medsos). Musababnya, kurma yang dibagikan untuk siswa dipenuhi ulat.
(iws/iws)
