Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Evaluasi dilakukan setelah program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu mengalami banyak permasalahan.
DPRD Lombok Timur mengumpulkan kepala satuan layanan pemenuhan gizi (SPPG) bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk membicarakan berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari keracunan, menu yang tidak sesuai hingga stok ketersediaan bahan pangan.
"Evaluasi ini inisiatif kami DPRD Kabupaten Lombok Timur untuk memfasilitasi kawan-kawan kami atau seluruh stakeholder yang terkait, baik di kawan-kawan korwil, SPPG, dan OPD terkait, untuk mengurai persoalan-persoalan yang sekarang ini banyak terjadi di masyarakat kita," ucap Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, Senin (19/1/2026).
Yusri meminta kepada Satgas MBG Lombok Timur untuk memperketat pengawasan terhadap semua SPPG. Dapur-dapur yang melakukan pelanggaran agar diberikan tindakan tegas, baik itu berupa teguran hingga penutupan.
"Satgas supaya memberikan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program ini di semua SPPG. Kalau memang ada pelanggaran di sana ya bisa jadi (ditutup), tetapi tentu ada klasifikasinya," ucap Yusri.
Simak Video "Video Kepala BGN Sebut Enggak Wajib Ada Susu di Menu MBG, Kecuali..."
(hsa/hsa)