.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Evaluasi dilakukan setelah program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu mengalami banyak permasalahan.
DPRD Lombok Timur mengumpulkan kepala satuan layanan pemenuhan gizi (SPPG) bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk membicarakan berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari keracunan, menu yang tidak sesuai hingga stok ketersediaan bahan pangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Evaluasi ini inisiatif kami DPRD Kabupaten Lombok Timur untuk memfasilitasi kawan-kawan kami atau seluruh stakeholder yang terkait, baik di kawan-kawan korwil, SPPG, dan OPD terkait, untuk mengurai persoalan-persoalan yang sekarang ini banyak terjadi di masyarakat kita," ucap Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, Senin (19/1/2026).
Yusri meminta kepada Satgas MBG Lombok Timur untuk memperketat pengawasan terhadap semua SPPG. Dapur-dapur yang melakukan pelanggaran agar diberikan tindakan tegas, baik itu berupa teguran hingga penutupan.
"Satgas supaya memberikan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program ini di semua SPPG. Kalau memang ada pelanggaran di sana ya bisa jadi (ditutup), tetapi tentu ada klasifikasinya," ucap Yusri.
Ketua Satgas Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, menjelaskan banyaknya persoalan MBG salah satu faktornya adalah wilayah tersebut memiliki jumlah dapur terbanyak di NTB.
"Dari sisi jumlah, bayangkan di Lombok Timur ada 213 dapur dari 400 jumlah dapur se-NTB. Artinya, hampir setengah dari dapur MBG ini ada di Lombok Timur. Wajar kalau kepadatan, banyak persoalan itu hal yang wajar," ujar Juaini.
Juaini mengungkapkan, dari 213 dapur MBG di Lombok Timur, baru 134 yang mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Sehingga, ia mendorong SPPG untuk mempercepat mengurus SLHS.
"Tadi juga kami temukan data misalnya pengakuan dari Pak Kadis Kesehatan ada 134 yang sudah keluar SLHS-nya. Kami mendorong supaya cepat, tetapi cepatnya juga kan harus tepat sehingga harapan publik dari teman-teman media juga dari masyarakat untuk menjamin kesehatan penerima manfaat," kata Juaini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur itu mengungkapkan program MBG mempunyai dampak yang positif untuk peningkatan ekonomi daerah, terutama pada sektor pertanian. Menurutnya, nilai tukar hasil pertanian pada 2024 sekitar 123%, sementara 2025 yang dirilis BPS meningkat menjadi 138%.
"Di sini ada peningkatan sekitar 14%, artinya makin tinggi persentasenya makin banyak untung petani. Itu untung petani sudah mulai meningkat," imbuh Juaini.
(hsa/hsa)
