Sederet Masalah Makan Bergizi Gratis di Lombok

Lombok Timur -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dirundung beragam masalah. Mulai dari keracunan, dapur MBG yang belum mengantongi sertifikat higienitas, hingga dapur MBG setop operasi sementara.

Pada Jumat (17/10/2025) puluhan siswa di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, keracunan. Satuan Tugas (Satgas) MBG Lombok Timur mengungkapkan penyebab keracunan itu. Hasil investigasi menemukan tenggang waktu antara waktu penyajian menu MBG dengan jadwal penerimaan yang cukup lama menjadi penyebab siswa mual dan pusing.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari hasil investigasi kami satgas, jarak waktu antara penyajian dengan waktu konsumsi itu lama. Bahkan, ada juga siswa yang bawa pulang menu MBG-nya," ucap Ketua Satgas MBG Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, saat diwawancara detikBali, Senin (20/10/2025).

Keracunan karena Makanan Terlalu Lama Dibagikan

Sebagai bentuk mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang, Juaini merekomendasikan menu MBG dikonsumsi sesuai jadwal. Ia juga meminta kepada sekolah untuk memastikan MBG tidak dibawa pulang oleh siswa.

"Pastikan MBG itu diterima oleh siswa tepat sasaran. Kalau memang itu untuk siswa ya jangan dibawa pulang sehingga waktu konsumsi juga tidak terlalu lama, makanan ini kan segar semua tanpa pengawet. Sekolah juga harus bisa memastikan MBG yang dibagikan kepada siswa jangan dibawa pulang," ujar Juaini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur itu mengungkapkan MBG adalah program baik sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari masyarakat, semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan sekolah. "Semua OPD kami dorong untuk ikut berkolaborasi, pihak sekolah juga kalau MBG-nya sudah datang ya silahkan langsung dibagikan ke siswa dan konsumsi bersama-sama," ujarnya.

Sebelumnya, puluhan siswa di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, NTB, dilarikan ke puskesmas diduga keracunan menu MBG. Tak hanya siswa, guru yang mencicipi menu MBG juga mengaku merasa pusing.

Muhamad Takdir, wali murid di SMP Islam Terpadu Lukman Hakim Pohgading, mengatakan anaknya mulai merasa pusing dan mual setelah memakan menu nasi goreng dari MBG.

"Anak saya merasa sakit perut biasa dan muntah-muntah kemudian pusing dan mual setelah tadi dapat MBG, kebetulan tadi menunya nasi goreng," terang Takdir, Jumat (17/10/2025) malam.

Takdir mengaku nasi goreng yang diterima anaknya saat itu dalam kondisi baik dan tidak ada yang berubah dari segi rasa maupun aroma.

"Tidak ada rasa yang berubah, bahkan anak saya bilang rasanya itu enak dan makan nasi gorengnya tadi itu habis dimakan," ujar Takdir.

Salah satu guru, LN, menuturkan tak hanya siswanya yang merasa mual dan pusing, tetapi guru yang mencicipi menu MBG juga merasakan kondisi yang sama.

"Ada juga guru yang mencoba mencicipi nasi goreng tadi sebanyak tiga orang dan mereka mual dan muntah juga. Siswa saya juga banyak yang terkena gejalanya tadi sore dilarikan ke puskesmas," ucap LN.

Satu SPPG Setop Operasi

Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Dapur Mona Ahmed setop beroperasi sementara. SPPG di Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulya, di Lombok Timur, itu berhenti beroperasi sementara karena terkendala keuangan.

Penghentian sementara pengoperasian dan penyaluran menu MBG kepada sekolah sasaran SPPG itu beredar di media sosial. Penutupan SPPG dilakukan melalui surat pemberitahuan yang diterbitkan pada 15 Oktober 2025, lengkap dengan tanda tangan pengelola SPPG di atas meterai. Berikut bunyi pemberitahuannya.

"Sehubungan dengan kendala proses pencairan anggaran, dengan ini kami memberitahukan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dilaksanakan/libur untuk sementara waktu."

"Libur operasional MBG akan dimulai pada hari Kamis Tanggal 16 Oktober 2025 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Seluruh kegiatan penyaluran dan pelaksanaan MBG akan kami informasikan lebih lanjut."

Pantauan detikBali, SPPG di bawah naungan Yayasan Ponpes Darul Chalidi NW Pringgasela itu tampak sepi pada Senin (20/10/2025). Pintu SPPG Dapur Mona Ahmed tertutup, tetapi gerbangnya setengah terbuka.

Tak ada operasional di SPPG itu, hanya ada seorang perempuan paruh baya yang mengaku sebagai tukang sapu. Namun, perempuan itu enggan berkomentar dan memberikan keterangan. detikBali juga sudah mencoba menghubungi pengelola SPPG, tetapi belum ditanggapi.

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Masbagik Selatan, Baiq Dewi Rukanti, mengatakan SPPG Dapur Mona Ahmed satu bulan sebelumnya aktif menyalurkan menu MBG kepada siswanya dan tanpa kendala. Namun, tak lama setelah itu, ia menerima surat pemberitahuan penghentian sementara penyaluran MBG.

"Sejak 16 Oktober kemarin, siswa kami di sini tidak mendapatkan MBG dan hal tersebut telah disampaikan kepada kami di sini melalui surat pemberitahuan dari pihak dapur," ucap Baiq Dewi.

Perempuan itu menegaskan penghentian SPPG Dapur Mona Ahmed bukan untuk selamanya, melainkan hanya sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

"Bukan dihentikan, tetapi di-pending untuk sementara dan saya juga sudah mengumumkannya kepada siswa dan menginformasikannya kepada wali murid supaya tidak menjadi pertanyaan," kata Baiq Dewi.

Menurut Baiq Dewi, program MBG sangat bagus. Di samping untuk pemenuhan gizi kepada siswanya, juga bisa mengirit uang jajan para siswa.

Noval, salah seorang siswa yang duduk dibangku kelas IV SDN 2 Masbagik Selatan, sedih dan kangen dengan menu MBG yang biasanya ia terima setiap hari.

"MBG rasanya enak, sedih sekarang karena beberapa hari tidak menerima MBG," ucap Noval.

Ketua Satgas MBG Lombok Timur, Muhammad Juaini Taufik, mengatakan telah melaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penghentian sementara operasi SPPG Dapur Mona Ahmed.

"Ini juga sudah kami sampaikan meskipun ini wewenangnya BGN, tetapi hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dari satgas untuk memastikan anak-anak di Lombok Timur untuk terus menerima MBG. Ini merupakan program yang baik," terang Juaini.

45 SPPG Belum Kantongi Sertifikat

Sebanyak 45 SPPG di Lombok Barat belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), meminta SPPG agar segera berkoordinasi untuk mengurus SLHS.

Menurut LAZ, SLHS tersebut semestinya menjadi syarat operasionalnya SPPG. Akan tetapi, hasil temuannya sampai saat ini, SPPG tetap beroperasi meskipun belum memiliki sertifikat tersebut.

"Walaupun (SPPG) ini tidak punya sertifikat, masih tetap beroperasi. Karena kami tidak dilibatkan, beroperasi dengan siapa? Izinnya dengan siapa? Kan kami enggak tahu. Giliran masalah saja kami tahu," ujar LAZ, Senin.

LAZ mengungkapkan sudah meminta pemerintah pusat agar melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat dalam upaya melakukan kontrol terhadap SPPG. Sehingga, pengawasan serta pengurusan izin SLHS mudah dilakukan.

Dengan dikantonginya SLHS, kata LAZ, maka SPPG telah memenuhi standar kesehatan sehingga mengurangi risiko yang tidak diinginkan, seperti keracunan menu MBG.

"Makanya (pengurusan izin SLHS) itu kami minta nanti supaya mekanismenya melibatkan kami. Supaya nanti ada syarat-syarat yang belum terpenuhi ya tentu jangan beroperasi dulu," tegas LAZ.

Terkait maraknya keracunan menu MBG di Lombok Barat, LAZ mengingatkan SPPG agar mengikuti arahan petunjuk teknis (juknis) yang sudah ditetapkan. Contohnya, menu yang sudah dimasak lebih awal agar didistribusikan juga lebih dahulu.

Bagi LAZ, kehadiran program MBG di Lombok Barat harus bisa menggerakkan ekonomi daerah, seperti melibatkan pekerja dan bahan baku setempat.

"MBG ini harus melibatkan lokal setempat, termasuk bahan baku dan pekerja. Di tengah saat ini fiskal yang terbatas, maka kami harus gerakkan ekonomi dari berbagai sektor," terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lombok Barat, Erni Suryana, mengatakan semua SPPG dalam proses pengurusan SLHS. SLHS nantinya diterbitkan oleh Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Lombok Barat.

"Semua masih dalam proses pengurusan (SLHS) karena banyak yang harus dilengkapi," ungkap Erni.