.webp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan anggaran Rp 15 miliar untuk pembelian enam alat berat. Pengadaan alat berat itu disebut sebagai antisipasi tanah longsor dan evakuasi korban bencana saat musim hujan.
"Eksavator kami cuma satu, itu sudah rusak karena ditelantarkan oleh penyewa yang sedang diusut dalam kasus korupsi di Polresta Mataram," ujar Kepala Seksi (Kasi) Peralatan di Balai Pemeliharaan Jalan Pulau Lombok di Dinas PUPR NTB, Khaerul Anwar, Selasa (22/10/2024).
Khaerul mengatakan Dinas PUPR NTB awalnya memiliki alat berat berupa dua mesin perata atau grader. Salah satu grader tersebut belum diketahui keberadaannya karena dibawa kabur oleh penyewa asal Lombok Timur. Kasus yang melibatkan penyewa alat berat bernama Fendy itu sedang diusut oleh Polresta Mataram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dump truck kami ada tujuh unit. Dibawa dua unit sama Fendy," imbuhnya.
Selain grader dan dump truck, Dinas PUPR NTB juga memiliki mesin pemadatan tanah atau tandem roller sebanyak dua unit yang telah berusia delapan tahun. Ada pula dua baby roller untuk meratakan tanah.
"Terakhir pengadaan (alat berat) itu tahun 2016. Akhir tahun ini sudah musim hujan, jalan pasti ada kena longsor dan itu pasti akan sulit kita bersihkan jika tidak ada alat berat yang memadai," ujar Khaerul.
Khaerul menjelaskan rancangan anggaran untuk penambahan alat berat diajukan ke Penjabat (Pj) Gubernur NTB. Ia merinci harga satuan alat berat berupa eksavator sekitar Rp 1,5 miliar, grader Rp 1,6 miliar, dan tandem roller seharga Rp 1,2 miliar. Sehingga, total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan enam alat berat itu bisa mencapai Rp 15 miliar.
Dinas PUPR NTB, dia berujar, seharusnya memiliki minimal dua alat berat jenis eksavator, dua grader, dan dua tandem roller. "Kami sudah minta pengadaan untuk menghadapi bencana. Kami usulkan ke Pemprov agar itu diadakan segera. Alat berat kami sudah tua semua," pungkasnya.
(iws/iws)
